SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Banten diwarnai dengan sejumlah aksi demonstasi yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa.
Para mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Empat Oktober alias Getok menyebut bahwa kinerja dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bobrok.
Hal itu bukan tanpa alasan sebab, diusia yang tidak lagi muda ini Pemprov Banten masih menyisahkn berbagai persoalan seperti kemiskinan ekstrem, kualitas pendidikan dan derajat kesehatan, dan ketertinggalan pembanguanan sarana infrastruktur disejumlah daerah di Banten.
“Untuk mengukur suatu keberhasilan yang dilakukan banten saat ini bisa kita gunakan skala ideal menyangkut kemiskinan, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Dan kita ketahui aspek-aspek ini masih tertinggal. Artinya kinerja Pemprov selama ini bobrok,” kata Humas Getok Jodi kepada wartawan saat melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPRD Banten, Rabu 4 Oktober 2023.
Dibuktikan dengan masih tingginya angka kemiskinan diprovinsi banten, sedangkan
secara sumberdaya manusia (SDM) meningkat setiap tahunnya, kemiskinan yang masih menjadi polemik diperkuat dengan catatan buruk provinsi Banten, berturut-turut menduduki angka pengangguran
tertinggi se-indonesia terhitung pada tahun 2019-2023.
Padahal, lanjut Jodi, Banten memiliki banyak kawasan indrustri yang tersebar di beberapa daerah namun nyatanya itu tidak
mampu untuk menyeimbangi angka pengangguran di provinsi Banten.
“Itu harus menjadi perhatian
pemerintah untuk bagaimana mampu memanfaatkan SDM penduduk lokal menjadi skala prioritas bagi indrustri yang ada di Banten, banyaknya industry ternyata bukan jawaban untuk mengentaskan angka
kemiskinan dan meminimalisir angka pengangguran,” ujarnya.
Kemudian berbicara soal pendidikan, Banten masih belum sepenuhnya ada peningkatan dan pengembangan secara menyeluruh atas tolak ukur indeks pembangunan manusia (IPM) yang ungul dan
berkualitas, dibuktikan dengan minat literasi/baca yang rendah.
Lalu kemudian angka putus sekolah yang tinggi, serta managemet sekolah yang masih carut marut, menandakan bahwa pemerintah provinsi Banten belum mampu memberikan infrastruktur yang berkualitas yang sesuai dengan tujuan berdirinya
suatu bangsa.
“Masih banyak sarana dan prasarana pendidikan diberbagai daerah pelosok provinsi Banten yang tidak diperhatikan. Sehingga SDM yang ada tidak diseimbangi dengan IPM yang dikembangkan,” terangnya.
Sektor kesehatan juga turut menjadi sorotan pihaknya, Ia menyebut, sektor kesehatan di Banten sangatlah buruk. Hal itu dibuktikan dengan fenomena masyarakat yang harus ditandu untuk melahirkan sehingga resiko kematian pada ibu hamil sering terjadi, kesejahteraan tenaga medis sering kali menjadi keluhan, akses menuju rumah sakit yang sangat miris dan memprihatinkan tentu ini disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah.
Maka dari itu, pihaknya pun menyampikan beberapa tuntutan yang jadi rapor merah Pemprov Banten diantaranya yakni pewujudan reformasi birokrasi yang Clean and Good Government. Penuntasan kasus korupsi yang ada di provinsi Banten, serta hentikan KKN lainya.
“Kita ingin Pemprov Banten segera menuntaskan angka kemiskinan dan angka pengangguran dengan maskimalkan Balai pelatihan kerja di provinsi Banten untuk meningkatkan SDM. Kita juga ingin Pemprov Banten memperbaiki sistem pendidikan dan mewujudkan pemerataan pembangunan di Banten,” pungkasnya.
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Abdul Rozak
