SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pimpinan Ponpes Al Fathaniyah, KH Matin Syarkowi mengatakan, tak banyak yang tahu,l bahwa gagasan awal Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober justru lahir dari Banten, tepatnya melalui Piagam Perjuangan Al Fathaniyah.
Piagam penghargaan itu ditandatangani Presiden RI,, Joko Widodo (Jokowi) saat masih menjadi Calon apresiden pada 5 Juli 2014.
Saat Jokowi menjadi Presiden, Hari Santri Nasional pun ditetapkan pada tanggal 22 Oktober.
Peringatan Hari Santri Nasional itu dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 22 tahun 2015.
KH Matin sendiri merupakan pelaku dan penggagas awal hingga munculnya Hari Santri Nasional.
Ia menuturkan, sebelum Pemilu 2014, hampir seluruh pesantren tradisional atau sering disebut pesantren kobong di Banten berkeinginan agar lulusan pesantren ini diakui oleh Pemerintah.
“Pengakuan Pemerintah itu dalam bentuk pemberian sertifikasi kelulusan berdasarkan keahlian dan kompetensi santri seperti ahli fiqih, ahli sunah, penghafal Alquran dan sebagainya,” ujar KH Matin, Minggu, 22 Oktober 2023.
Kata dia, pengakuan itu termasuk dalam bentuk memberikan beasiswa atau bantuan pendidikan kepada para santri yang kebanyakan dari kalangan masyarakat kalangan bawah.
“Kelak gagasan ini ditangkap menjadi Kartu Indonesia Pintar untuk santri,” ujarnya.
Di tingkat Provinsi Banten, semua gagasan tentang kepedulian terhadap ponpes kobong diusung dengan mendirikan Majelis Pesantren Salafiyah (MPS) Banten.
Salah satu usulan mendasar adalah menggagas Perda Pesantren Salafiyah ke DPRD Provinsi Banten.
“Namun entah mengapa usulan ini menghilang begitu saja, meski sudah disampaikan ke para tokoh dan politisi nasional,” tuturnya.
KH Matin menceritakan, menjelang pelaksanaan Pilpres 2014 lalu, pihaknya kedatangan utusan dari tim pemenangan pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla.
“Sadar bahwa perubahan terhadap ponpes kobong di Banten juga menjadi bagian dari keputusan politik, maka dukungan terhadap Presiden dan Wapres saat itu disetujui dengan syarat jika pasangan ini menang, maka mereka mesti memberikan perhatian dan kebijakan yang dapat mengubah wajah pesantren tradisional di seluruh Indonesia, khususnya di Banten,” ungkapnya.
Kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk Piagam Perjuangan Al Fathaniyah yang ditandatangani Joko Widodo, Calon Presiden tahun 2014, pada 5 Juli 2014.
“Bisa dikatakan ini merupakan kontrak politik untuk memperjuangkan nasib pesantren tradisional atau kobong,” tegasnya.
Kesepakatan itu berisi tiga poin penting. Yaitu, ponpes tradisional diberikan peran dan menjadi jembatan dalam menghadapi problem keotentikan dan kemoderanan persoalan bangsa.
Lalu, mewujudkan tujuan dasar syariat Islam dalam bentuk keadailan dan kemaslahatan umat manusia.
Dan terakhir, menghadirkan negara dalam bentuk kebijakan politik regulasi dan politik anggaran.
Sejak ditandatangani piagam tersebut, KH Matin menggulirkan gagasan untuk melahirkan peringatan Hari Santri Nasional, sekaligus berkampanye kehadiran negara dalam ponpes trasional jika Jokowi-JK menang.
Gagasan Hari Santri itu juga disampaikan KH Matin Syarkowi ke politisi nasional seperti Jusuf Kalla (Cawapres), Surya Paloh, Rieke Diyah Pitaloka, para akademisi Untirta (di antaranya Ikhsan Ahmad) dan lainnya.
“Ketika isu Hari Santri terus bergulir, ketetapan mengenai tanggal berapa sebaiknya diperingati, diputuskan oleh PB NU. Saya sebagai orang NU ya harus mematuhi keputusan tersebut,” tegas KH Matin.
Ia mengatakan, sebenarnya masih banyak program yang diusulkan berkaitan dengan Hari Santri, seperti membangun rumah pangan santri dan sebagainya yang hingga sekarang belum terwujud. (*)
Reporter : Rostinah
Editor: Agus Priwandono
