CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Pemkot Cilegon kembali memecahkan rekor di bidang kesehatan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan jaminan kesehatan kini sudah menembus angka 100,02 persen.
Menanggapi hal itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian mengaku bangga sekaligus bersyukur dengan capaian tersebut. Karena secara otomatis seluruh masyarakat Kota Cilegon sudah terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Ini sejarah baru. UHC Cilegon sudah di atas 100 persen. Terima kasih ya Allah,” kata Helldy, Rabu 8 November 2023.
Sebelum menyentuh angka 100,02 persen, kata Helldy, pada Oktober lalu, capaian UHC Kota Cilegon sudah 99,85 persen. Itu artinya, seluruh jajaran terkait, terutama di Dinas Kesehatan, terus berupaya mendorong agar seluruh warga bisa terdata dan terdaftar di BPJS Kesehatan.
“UHC ini merupakan sistem penjaminan kesehatan untuk memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan. Kami ingin menjamin setiap warga Cilegon yang sakit dan butuh perawatan di rumah sakit, bisa dilayani dengan cepat hanya dengan KTP saja,” katanya.
Dari pencapaian UHC 100 persen itu, kata Helldy, masyarakat tidak perlu khawatir bila menghadapi rawat inap di rumah sakit. Tinggal tunjukkan KTP, BPJS-nya tetap diproses dalam waktu 3×24 jam paling lambat dan paling cepat 1×24 jam.
“Apalagi sekarang ini untuk mengurus UHC sudah terintegrasi karena kami membuka layanan terpusat di MPP (Mal Pelayanan Publik-red) di lingkungan Setda Kota Cilegon. Jadi cukup datang kesitu, semua selesai,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon, Ratih Purnamasari mengatakan, bahwa pada 2022 jumlah penduduk Kota Cilegon sebanyak 461.013 jiwa. Sedangkan hingga November 2023 ini warga yang tercover layanan BPJS Kesehatan mencapai 461.117 jiwa.
“Itu artinya ada pertumbuhan jumlah penduduk sehingga prosentase UHC itu mencapai lebih dari 100 persen,” jelas Ratih.
Dari jumlah penduduk yang terdaftar di BPJS Kesehatan sebanyak 461.117 jiwa, 198.838 jiwa di antaranya merupakan pekerja penerima upah (PPU) seperti ASN, TNI, Polri, pekerja swasta, pegawai BUMN dan BUMD. Selain itu, 99.257 warga merupakan penerima bantuan iuran (PBI) yang dibiayai APBD baik Provinsi Banten maupun Kota Cilegon.
“Ada juga 78.156 warga merupakan pekerja informal, 75.881 PBI dari dana APBN, serta 8.985 warga yang merupakan bukan pekerja seperti investor, pemberi kerja, veteran dan pensiunan,” katanya
Dinas Kesehatan akan terus berupaya memberikan layanan bagi masyarakat Kota Cilegon. Ratih pun mengapresiasi komitmen Walikota Cilegon untuk program UHC.
“Untuk itu, anggaran tetap diperlukan untuk bisa mempertahankan capaian ini. Kita harus alokasikan anggaran untuk mengantisipasi kenaikan jumlah penduduk, seperti antisipasi bayi baru lahir, serta antisipasi juga untuk peserta jaminan kesehatan yang menunggak,” tukasnya. (*) Editor : Merwanda
