SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Tiga orang di jajaran Direksi PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) ternyata pernah menerima satu tas kresek berisi uang tunai.
Pemberian uang tersebut dilakukan oleh pengusaha bernama Sugiman, terdakwa korupsi proyek jalan jembatan untuk akses Pelabuhan Warnasari, Kota Cilegon, tahun 2021 senilai Rp 48,4 miliar.
RelatedPosts
Pemberian uang berjumlah ratusan juta tersebut agar PT Arkindo yang digunakan Sugiman ditunjuk untuk mendapat proyek jalan jembatan akses Pelabuhan Warnasari.
Hal tersebut terungkap saat JPU Kejati Banten, Subardi, membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa Sugiman dan Abu Bakar Rasyid selaku Direktur PT Arkindo.
Surat dakwaan tersebut telah dibacakan pada Kamis siang, 23 November 2023.
“Dalam kresek warna hitam, uang tersebut sudah disiapkan oleh Sugiman dan jumlahnya sebanyak Rp 200 juta pada saat pertemuan dengan Direksi PT PCM,” kata Subardi.
Subardi menjelaskan, sebelum penyerahan uang tersebut, terdakwa Sugiman pernah mendatangi Edi Ariadi yang ketika itu masih menjabat sebagai Walikota Cilegon.
Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Sugiman turut didampingi oleh pria bernama Rahmat Peor. Tujuan terdakwa Sugiman menemui politisi Partai Nasdem tersebut untuk meminta proyek di Kota Cilegon.
“Pada pertemuan itu, Edi Ariadi menghadirkan Akmal Firmansyah (Direktur Operasional PT PCM), dan pada saat itu Edi Ariadi meminta penjelasan terkait program apa saja yang akan dilaksanakan PT PCM,” kata Subardi.
Subardi menyebut, setelah uang Rp 200 juta diberikan, tiga orang di jajaran Direksi PT PCM kembali menerima uang dari proyek tersebut.
“Direksi PT PCM Arief Rivai (almarhum), Budi Mulyadi, Akmal Firmansyah sebanyak Rp 500 juta,” kata Subardi di hadapan majelis hakim yang diketuai Mochamad Arief Adikusumo.
Subardi mengatakan, selain menikmati bagian uang Rp 500 juta, Akmal Firmansyah juga menerima uang sebesar Rp 300 juta.
Mantan Kepala Dinas Tata Kota Cilegon itu total menerima Rp 300 juta.
“Akmal Firmansyah sebanyak Rp300 juta (menerima),” katanya.
Subardi menjelaskan, selain tiga orang di jajaran Direksi PT PCM, terdapat pihak-pihak lain yang menikmati uang dari badan usaha milik Pemkot Cilegon tersebut.
Mereka adalah Direktur PT Arkindo, Abu Bakar Rasyid; Sugiman; dan Direktur PT Marina Cipta Pratama, Mohammad Kamaruddin.
“Direktur PT Arkindo sebanyak Rp 427 juta, Sugiman sebanyak Rp 5,6 miliar, Mohammad Kamaruddin selaku Direktur PT Marina Cipta Pratama Rp 427 juta,” ungkapnya.
Subardi mengatakan, kasus korupsi tersebut berawal pada 30 Desember 2020 lalu. Ketika itu, PT PCM mengajukan anggaran perusahaan yang salah satunya proyek jalan jembatan untuk akses Pelabuhan Warnasari.
Rencana anggaran untuk tahun 2021 tersebut disetujui dan ditandatangani oleh Walikota Cilegon ketika itu, Edi Ariadi.
“Anggaran perusahaan PT PCM tahun 2021 yang disahkan Walikota Cilegon, Edi Ariadi, terdapat kegiatan pekerjaan pembangunan akses Pelabuhan Warnasari,” katanya.
Anggaran untuk proyek tersebut mencapai Rp 49,3 miliar. Namun, jumlah anggaran itu berkurang menjadi 48,4 miliaran. Hal tersebut terungkap dari dokumen kontrak tertanggal 20 Januari 2021 dengan nomor 003/HK-PCMII/2021 tentang pekerjaan pembangunan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun akses Pelabuhan Warnasari tahun 2021.
Dokumen kontrak itu ditandatangani oleh Arief Rivai Madawi dan Abu Bakar Rasyid.
“Yang ditandatangani oleh terdakwa lr H Tubagus Abu Bakar Rasyid selaku Direktur Utama PT Arkindo dan Arif Rivai selaku Direktur Utama PT PCM,” ucapnya.
JPU Kejari Cilegon, Achmad Afriansyah, mengatakan, proyek tersebut berdasarkan surat perintah mulai kerja dikerjakan selama 365 kalender. Namun, nyatanya proyek tersebut tidak dapat dilaksanakan sampai saat ini.
“Bahwa sampai dengan habisnya jangka waktu kontrak pekerjaan pembangunan konstruksi terintegrasi rancang bangun akses pelabuhan Warnasari tahun 2021 di PT PCM tidak dapat dilaksanakan,” katanya.
Achmad mengungkapkan, proyek tersebut tidak dilaksanakan karena lahan yang dipakai bukan milik PT PCM, melainkan milik PT Krakatau Daya Listrik.
Anak perusahaan PT Krakatau Steel (KS) itu sendiri tidak memberikan izin, sehingga proyek itu tidak terlaksana.
Meski tidak jadi dilaksanakan, uang muka proyek tersebut senilai Rp 7 miliar lebih sudah dikucurkan PT PCM. Uang tersebut kini menjadi kerugian keuangan negara karena tidak dikembalikan.
“Diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yaitu Rp 7.001.544.764,” tuturnya.
Perbuatan kedua terdakwa tersebut oleh JPU diganjar dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
Atas surat dakwaan tersebut, kedua terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya menyatakan keberatan dan akan mengajukan eksepsi. (*)
Reporter: Fahmi
Editor: Agus Priwandono
