SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Daerah difokuskan pada tahun 2024 untuk berpedoman pada reformasi birokrasi (RB) Tematik. Dalam isi pedoman tersebut, pemerintah fokus pada empat hal, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, tematik prioritas Presiden seperti stunting dan penggunaan produk dalam negeri, serta akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang Ina Linawati menjelaskan, penyusunan dokumen perencanaan tahun 2025 sudah harus melakukan pemetaan perencanaan penyelesaian dengan berpedoman pada RB Tematik.
“Kalau target inflasi di dalam dokumen RPJMD kita untuk tahun 2023 sebetulnya 3 persen, tapi kemarin (2023) kita tau di 2,32 persen. Artinya melampaui target di dokumen perencanaan kita. Untuk tahun 2024 target inflasi masih 3 persen,” ujarnya, Kamis 21 Desember 2023.
Ina menuturkan, untuk target penurunan stunting, secara nasional seluruh pemerintah daerah diwajibkan untuk bisa mencapai 14 persen di tahun 2024 mendatang.
“Kita sebetulnya di dalam SK TPTS (Tim Percepatan Penanganan Stunting), itu kita ada tugas terkait rembuk stunting. Jadi ada kegiatan di Bappeda tahun 2024 terkait rembuk stunting,” katanya.
Ina menjelaskan, Bappeda merupakan koordinator untuk mengkolaborasikan program kegiatan di setiap perangkat daerah, dalam menunjang penanganan stunting.
“Kami saat ini sedang menyusun rencana aksi daerah untuk penanganan stunting untuk tahun 2024 dan ke depan,” jelasnya.
Menurutnya, Pemkot Serang melalui Bappeda menganggarkan sekitar Rp17,2 miliar untuk tahun 2024 dalam program percepatan penurunan stunting.
“Kalau alokasi anggaran perecepatan penurunan stunting hasil perbaikan evaluasi Provinsi Banten itu Rp17,2 miliar di tahun 2024. Untuk tahun 2024 ini angkanya naik, karena memang pak Wali fokus terkait RB Tematik tadi. Pemerintah Pusat kan meminta kepada Pemerintah Daerah untuk fokus pada RB Tematik,” katanya.
Sementara, anggaran pengentasan kemiskinan di tahun 2024 berasal dari dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp191 miliar, usai dilakukan evaluasi oleh Pemprov banten.
“Kemarin hasil evaluasi di Pemprov Banten, kalau kemiskinan itu include (termasuk) dengan dana alokasi khusus (DAK) Rp191 miliar,” tuturnya.
Reporter: Nahrul Muhilmi
Editor: Abdul Rozak
