SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Selama tahun 2023, terdapat 282 warga Kota Serang terkena demam berdarah dengue (DBD). Dari jumlah tersebut, dua di antaranya telah meninggal dunia.
Data tersebut merupakan catatan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang sejak periode Januari hingga Desember 2023.
Kepala Dinkes Kota Serang Ahmad Hasanudin menuturkan, terdapat 282 kasus DBD di Kota Serang selama tahun 2023. Ratusan pasien tersebut diantara dua orang dinyatakan meninggal dunia akibat DBD.
“Sepanjang tahun 2023 kemarin ada 282 kasus DBD di Kota Serang, dan yang meninggal dua karena telat melaporkan,” ujarnya, Minggu 7 Januari 2024.
Dijelaskan Hasan, di tahun 2024 pihaknya belum menerima laporan kembali terkait kasus DBD. Namun, Dinkes mengaku akan berupaya untuk memberikan imbauan serta sosialisasi ke masyarakat sebagai bentuk pencegahan.
“Mudah-mudahan tidak ada lagi (Laporan) DBD. Masyarakat juga diminta untuk waspada dan jangan sampai ada genangan air,” jelasnya.
Masyarakat diminta untuk memantau sekeliling rumahnya, khususnya pada saluran air, penampungan, bak mandi, serta dispenser. Terlebih, lanjut Hasan, saat ini sejumlah wilayah Provinsi Banten, termasuk Kota Serang telah memasuki musim hujan.
“Karena jentik nyamuk aedes aegypti muncul dari sana. Seperti kales bekas yang menampung air, penampungan air, dan sebagainya. Termasuk lemari es dan dispenser,” ucapnya.
Kemudian, guna mengurangi jumlah kasus DBD di Kota Serang menurutnya tidak hanya bisa bertugas melalui Dinas Kesehatan saja. Namun juga seluruh elemen masyarakat wajib turun tangan untuk membantu meminimalisir kasus demam berdarah.
“Karena ini juga tugas dari masyarakat, kewajiban kita semua. Petugas kami juga kan terbatas, jadi tidak bisa maksimal,” katanya.
Ia mengatakan, nyamuk penebar DBD biasanya akan menggigit pada waktu-waktu tertentu saja. Seperti pada pagi dan sore hari menjelang malam.
“Teorinya seperti itu. Tapi, bisa juga di jam-jam lainnya, misalnya di siang hari atau jam sekolah,” katanya.
Sementara warga Kelurahan Serang Kecamatan Serang Fahroji mengatakan, pemerintah sejauh ini hanya aktif dalam sosialisasi dan edukasi melalui media sosial saja.
“Malah sekarang selama saya tinggal di komplek belum pernah ada program fogging. Kalau dulu seingat saya selalu ada,” katanya.
Seharusnya, kata dia, pemerintah bertanggung jawab untuk meminimalisir adanya penyebaran DBD di lingkungan masyarakat. Seperti, melakukan pemantauan hingga pengecekan di rumah warga.
“Mungkin cara ini terdengar kolot, tapi sebetulnya lebih efektif begitu, dari pada cuma sekedar mengimbau,” ujarnya.
Reporter: Nahrul Muhilmi
Editor: Abdul Rozak
