SERANG, RADARBANTEN.CO.ID- Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah meminta agar para organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkup Pemkab Serang melakukan perencanaan yang matang mengenai penyusunan program, baik yang berkaitan dengan belanja maupun pendapatan daerah.
Hal itu penting dilakukan guna memastikan program kerja yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik.
Hal itu disampaikan oleh Tatu pada saat pelaksanaan Penyerahan DPA SKPD, penandatanganan pakta integritas, dan perjanjian kinerja yang dilaksanakan di aula TB Suwandi, Senin 15 Januari 2024.
Tatu mengatakan, pihaknya beserta seluruh OPD yang ada di Pemkab Serang memiliki semangat yang sama yaitu ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Semangat kita semua jajaran OPD dan Pemerintah Kabupaten Serang untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya lebih baik lagi,” jelasnya.
Namun demikian, OPD yang ada di Kabupaten Serang harus tetap rasional dan melakukan perencanaan yang matang dalam memutuskan program-program kerja terutama yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah.
“Karena apa yang kita catat di pendapatan dan belanja, khususnya di pendapatan ini baru dibagi hasil ini baru perkiraan. Saya berharap realisasinya mendekati target. Jadi saya tidak ingin seperti tahun kemarin karena realisasi di Bapenda ini diperkirakan masuk ternyata tidak jadi,” tegasnya.
Menurutnya, yang terjadi pada tahun lalu haruslah menjadi cerminan yang nyata sehingga nantinya tidak memberatkan OPD lantaran adanya program yang tidak terealisasi.
“Bukan kesalahan Bapenda menarik pajaknya, hanya memang sumbernya belum berjalan karena menunggu Pilpres sehingga di Bapenda ini hanya mencapai 78,46 persen. Kemudian di dana bagi hasil pusat dan Provisi juga tidak sesuai dengan target yang harusnya kita terima,” jelasnya.
Oleh sebab itu, OPD harus memiliki perencanaan yang matang dan tentunya melakukan pemetaan yang baik dalam penggunaan anggaran. Tatu pun meminta agar mereka melakukan skala prioritas saat melakukan penggunaan anggaran.
“Saya tidak ingin baik OPD atau desa ini kalau sampai TPP-nya tidak terealisasi atau bagi hasilnya tidak terealisasi, ini akan banyak persoalan,” tegasnya.
“Jadi OPD menyiasatinya ialah melakukan belanja modal terlebih dahulu dan belanja bukan modal yang rutin harus mereka keluarkan, karena itu kalau pun tidak tercapai misal bagi hasil tidak sesuai dan Bapenda juga tidak tercapai maka ini yang bisa kita kurangi program yang tidak sesuai,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ahmad Rizal Ramdhani
Editor : Aas Arbi
