SERANG,RADARBANTEN.CO.ID- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Kabupaten Serang menyiapkan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada tahun 2023 ini.
Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun sebanyak 200 unit rutilahu yang sudah masuk dalam pendataan yang dialkukan pada 2023 ini.
Kepala DPRKP Kabupaten Serang Okeu Oktaviana mengatakan, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan pada 2013 lalu, ada sebanyak 12.797 ada di Kabupaten Serang. Dari data tersebut pihaknya sudah merampungkan pembangunan rutilahu di tahun 2023 ini dan telah melakukan pendataan ulang.
“Jumlah yang kita selesaikan bahkan melebihi target sebanyak 843 menjadi 13640 Rutilahu,” katanya saat ditemui di ruangannya, Rabu 17 Januari 2024.
Dari data yang dialkukan pada tahun 2023 ini, lanjut Oke, pihaknya mendapati ada sebanyak 8213 Rutilahu yang mulai digarap sejak 2024 hingga lima tahun ke depan.
“Kita mulai penanganannya dari tahun ini sampai kedepannya. Target kita dalam jangka waktu lima tahun bisa selesai, dan kami optimis dapat menyelesaikannya,” jelasnya.
Ia menjelaskan, akan ada sebanyak 200 unit Rutilahu yang akan ditangani melalui APBD Kabupaten Serang dengan total anggaran mencapai Rp5 miliar rupiah.
“Per unitnya dianggarkan Rp25 juta yang diberikan kepada penerima bantuan, dan tahun ini ada 200 unit sehingga total keseluruhan anggaran Rutilahu 2024 sebesar Rp5 miliar. Sebelum diberikan bantuan, akan ada fasilitator yang disediakannya untuk memfasilitasi antara si penerima bantuan dengan toko material,” jelasnya.
Nantinya, setelah ada kesepakatan antar penerima bantuan dan toko material, uang tersebut akan dikirim ke rekening penerima melalui Bank BJB sebesar 75 persen dari nilai bantuan itu untuk dibayarkan ke toko material. Apabila diberikan semua, dikhawatirkan penerima bantuan ini tidak membayarkannya ke toko material yang telah disepakati.
“Ini merupakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS, dalam penentuan toko material kami tidak ikut campur, kita menyediakan fasilitator yang memfasilitasi penerima bantuan. Untuk nilainya masih Rp25 juta, dan ternyata Pemkab Serang salah satu yang paling tinggi memberikan bantuan Rutilahu, dibanding pemerintah daerah lainnya,” terangnya.
Ia menjelaskan, selain menggunakan APBD Kabupaten Serang, ada beberapa mekanisme penanganan rutilahu di kabupaten Serang yakni melalui pemerintah pusat, dana CSR, dan Baznas Kabupaten Serang.
Seperti pada 2022 lalu, pemerintah pusat memberikan bantuan penyelesaian Rutilahu untuk 1.000 unit, dan di 2023 ada 600 unit. Sehingga, di tahun ini diharapkan pemerintah pusat kembali memberikan bantuan sebanyak 1.000 unit Rutilahu.
“Penyelesaian Rutilahu ini, dari berbagai arah baik itu pemerintah pusat, provinsi, dana CSR maupun Baznas, kalau semuanya membantu kami optimis akan mencapai target bahkan lebih target. Kalau dari APBD, karena masih ada keterbatasan anggaran maka tahun ini kita anggarkan untuk 200 unit Rutilahu,” pungkasnya (*)
Reporter: Ahmad Rizal Ramdhani
Editor: Aditya
