SERANG, RADARBANTEN.CO.ID-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus memetakan potensi ancaman gangguan Pemilu 2024. Pemetaan itu dilakukan guna menyuseskan ajang demokrasi lima tahunan itu.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, pemetaan itu sudah sesuai dengan amanah Surat Edaran (SE) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 100.2.2/6474/S.T tentang Peningkatan Peran Aktif Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) Dalam Mewujudkan Situasi Kondusif Jelang Pemilu dan Pilkada tahun 2024 tertanggal 1 Desember 2023.
Dalam salah satu amanahnya menyebutkan agar Forkopimda berperan aktif melalui pertemuan rutin untuk mendeteksi secara cepat potensi gangguan keamanan dan ketertiban jelang Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
“Mendekati pelaksanaan Pemilu yang tinggal menghitung hari ini kita bersama seluruh jajaran terkait terus melakukan penguatan persiapan pelaksanaan Pemilu nanti. Selain itu, berbagai antisipasi potensi kejadian yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu juga dilakukan agar hajat lima tahunan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar,” ujar Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama jajaran Forkopimda dan Penyelenggara Pemilu di Sekretariat Desk Pemilu, Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu 24 Januari 2024.
Al mengatakan, di Banten terdapat beberapa potensi kerawanan di antaranya yakni bencana alam. Ia tidak memungkiri terdapat beberapa tempat pemungutan suara (TPS) yang masuk daerah rawan. “Kita sudah siapkan langkah-langkah mitigasi pemetaan daerah mana saja yang rawan bencana, termasuk dimungkinkan pemindahan lokasi TPS-nya,” ujarnya.
Selain itu, TPS yang masuk dalam zona blank spot atau daerah yang tidak terjangkau sinyal internet pun turut menjadi perhatiannya. Al mengaku sudah melakukan langkah antisipasi. “Untuk itu akan ada tambahan penguatan sinyal. Dimana secara teknisnya nanti kita bersama stakeholder dipersiapkan,” ungkapnya.
Lebih jauhnya, Pemprov Banten bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah berkoordinasi dengan aparat kepolisian juga pangkalan TNI Angkatan Laut.
Koordinasi dilakukan guna mengawal distribusi logistik Pemilu seperti surat suara, dan kotak suara ke sejumlah daerah khususnya daerah yang rawan dan sulit dijangkau.
“Khususnya dalam distribusi logistik di pulau-pulau atau titik-titik tertentu diperlukan dukungan bersama dan perlu koordinasi terutama bersama TNI dan Polri,” imbuhnya.
Dia berharap dengan koordinasi yang tepat, Pemilu 2024 dapat berjalan dengan sukses.
EDITOR : MERWANDA
