SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada tahun 2025 nanti diprediksi akan kehilangan 13 persen atau sekitar Rp1 triliun dari total pendapatan daerah yang bersumber pada pajak pendapatan.
Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten Deni Hermawan membenarkan. Katanya, kehilangan pendapatan sebesarRp1 triliun itu menyusul adanya penerapan pajak Opsen pada tahun 2025 mendatang.
Aturan pajak opsen sendiri tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Yang mana, Opsen merupakan tambahan pajak menurut persentase tertentu, yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten dan Kota. Pajak ini dipungut bersamaan dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB.
“Kami sudah lakukan simulasi hitung-hitungan, paling tidak opsen ini akan berdampak pada 13 persen struktur pendapatan daerah. Namun, pendapatan di Pemda akan meningkat,” ujar Plt Bapenda Banten saat ditemui di hotel Le Dian, Kota Serang, Kamis 22 Februari 2024.
Dikatakannya, pihaknya saat ini terus melakukan koordinasi dengan Bapenda di tiap Kabupaten dan Kota se Banten untuk membahas perihal pajak Opsen itu.
Yang mana, koordinasi ini dilakukan guna mengoptimalisasi potensi pendapatan daerah dari pajak Opsen yang mulai akan diberlakukan pada tahun 2025 mendatang.
“Sejak dilahirkannya regulasi tersebut ada bagian-bagian yang menjadi hak kabupaten kota dan ada bagian-bagian yang menjadi hak provinsi yakni PKB dan BBNKB. Dan pada hari ini kita lakukan koordinasi untuk menyusun sebuah kegiatan bersama yang agar potensi Opsen itu bisa maksimal,” ujar Deni.
Untuk menambal pendapatan yang hilang itu, Deni mengatakan, pihaknya akan mencari sumber pendapatan lain. Diantaranya dengan menerapkan retribusi kepada sejumlah aset milik Pemprov Banten.
“Kita saat ini telah melakukan berbagai upaya di dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi . Sebagai contoh kami saat ini juga telah melakukan koordinasi untuk lebih menggali retribusi daerah sebagai bagian untuk menambal pendapatan yang berkurang nanti,” terangnya.
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Bapenda Banten Iswandi Saptadji menambahkan, retribusi daerah dapat dilakukan dengan memanfaatkan aset milik daerah seperti Situ Cipondoh, dan gedung-gedung milik Pemprov Banten.
Selain itu, pihaknya akan terus melakukan inovasi guna menambah PAD yang nanti akan digunakan untuk menunjang berbagai program pembangunan di Provinsi Banten.
“Kita jujur saja hampir 70 persen PAD kita itu kan dari pajak kendaraan bermotor, dan ini berkurang dengan sendirinya. Makanya kita harus ada penggantinya, salah satunya mengintensifkan retribusi yang ada di kita,” pungkasnya. (*)
Editor: Bayu Mulyana
