SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Ribuan Kepala Desa (Kades) di Banten saat ini tengah merana menatap nasib mereka yang terpaksa harus mengambil utang atas nama pribadi demi membiayai operasional desa mereka.
Hal itu dilakukan karena Alokasi Dana Desa (ADD) dalam tiga bulan terakhir ini belum juga cair.
“Betul, ADD dari bulan Januari belum juga cair. Operasional desa jadi terhambat,” ujar Sekretaris Asosisasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Banten, Rafik Rahmat Taufik, Selasa, 19 Maret 2024.
Rafik mengatakan, saat ini pihaknya tidak mempunyai sumber anggaran apapun untuk menunjang operasional di desa. Bahkan, untuk membayar listrik, jaringan internet hingga alat tulis kantor (ATK), kepala desa harus utang.
“Hal anu paling sederhana, bayar internet, listrik dan ATK, ngahutang (Hal yang paling sederhana, bayar internet, listrik dan ATK, ngutang),” ujar Rafik dalam bahasa Sunda.
Ia mengungkapkan, banyak faktor yang menyebabkan ADD itu hingga kini belum cair, di antaranya, kebijakan di Pemerintah Daerah (Pemda) ataupun Pemerintah Pusat.
“Bisa dari Pemda yang menunda-nunda, atau bisa karena uang dari Pusat belum masuk ke kas daerah,” ungkapnya.
Walaupun begitu, pria yang menjabat sebagai Kepala Desa Bayah Timur ini tetap memastikan pelayanan masyarakat di desa tetap akan berjalan seperti biasa.
“Pelayanan tetap kita upayakan secara maksimal,” tegasnya.
Meski demikian, ia berharap jika ADD itu dapat segera cair sebelum Hari Raya Idul Fitri 2024.
Sementara, Kabid Bina Pemerintahan Desa pada DPMD Provinsi Banten, Suherman, mengatakan, kebijakan tentang ADD berada di kabupaten dan kota.
“Ranahnya itu ada di kabupaten dan kota,” pungkasnya. (*)
Editor: Agus Priwandono
