SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Harga kebutuhan pokok di wilayah Provinsi Banten masih lah sangat tinggi alias mahal. Hal itu membuat Komisi II DPRD Banten angkat bicara, mereka meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk melakukan stabilisasi harga kebutuhan pokok.
Ketua Komisi II DPRD Banten Iip Makmur mengatakan, di bulan Ramadan ini pihaknya terus menerima aduan dari masyarakat yang mengeluh akan tingginya harga kebutuhan pokok khususnya komoditas beras.
“Harga beras masih mahal, di Kabupaten Lebak masih diangka Rp15 ribuan perliter,” ujar Iip kepada Radar Banten, Kamis 21 Maret 2024.
Iip mengatakan, Pemprov harus bergerak cepat dalam melakukan stabilitasi harga pokok ini. Apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Sebab, kenaikan harga kebutuhan pokok memang bisa berdampak negatif pada kesejahteraan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah.
“Ini bisa menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Dampaknya bisa mencakup peningkatan tingkat kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, dan ketegangan sosial,” terangnya.
Untuk mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok selama bulan puasa, pemerintah dapat mengambil beberapa langkah, seperti meningkatkan pengawasan dan regulasi terhadap harga kebutuhan pokok untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau manipulasi harga oleh pihak-pihak tertentu.
Pemerintah juga dapat memberikan subsidi atau bantuan kepada kelompok masyarakat yang rentan terdampak oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti keluarga dengan pendapatan rendah.
Dan meningkatkan stok strategis kebutuhan pokok untuk mengantisipasi lonjakan permintaan selama bulan puasa dan memastikan ketersediaan pasokan yang cukup.
“Kerjasama dengan sektor swasta juga dapat dilakukan untuk menciptakan mekanisme yang memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat,” jelasnya.
“Langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi dampak kenaikan harga kebutuhan pokok selama bulan puasa dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan,” sambungnya.
Selain itu, menurut Iip, Pemprov juga perlu bersinergi dengan Pemerintah Daerah di Banten dalam menggalakan pasar murah. Katanya, Pasar murah adalah salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu stabilisasi harga kebutuhan pokok selama bulan puasa.
Melalui pasar murah, Pemprov dapat menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Hal ini dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat dan memastikan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok yang cukup selama bulan puasa.
“Kita berencana untuk memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang jadi mitra kerja kita seperti Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Disperindag dalam waktu dekat ini untuk memastikan upaya stabilisasi dapat dilakukan sesegera mungkin,” pungkasnya. (*)
Editor: Bayu Mulyana
