PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Bupati Pandeglang, Irna Narulita, secara konsisten memperjuangkan nasib para Tenaga Kontrak Kerja (TKK) atau honorer yang ada di Kabupaten Pandeglang.
Irna Narulita mengatakan, pihaknya terus mengawal nasib para honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang untuk bisa diangkat statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Saya secara terus menerus sudah berkali-kali mengirimkan surat ke pemerintah pusat, mungkin hal yang sama dilakukan juga oleh Bupati atau Walikota yang lain,” ungkapnya, Kamis 18 April 2024.
Irna menyampaikan, bahwa banyak Tenaga Kerja Kontrak (TKK) atau honorer yang berusia 50 tahun ke atas tidak dapat mengikuti seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).
Dengan demikian, Irna Narulita bermohon kepada pemerintah pusat khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB), untuk mempertimbangkan pengangkatan mereka yang telah mengabdi selama puluhan tahun tanpa harus melalui seleksi tersebut.
“Ya jadi mau enggak mau, suka enggak suka saya terus mengemis kepada pemerintah pusat untuk bisa diangkat tanpa harus adanya seleksi,” ucapnya.
Lanjutnya, diharapkan mudah-mudahan bulan November-Oktober ini, ribuan honorer di Kabupaten Pandeglang dapat memperoleh status yang pasti sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
Irna melanjutkan, saat ini Pemerintah Kabupaten Pandeglang masih memiliki tugas yang belum terselesaikan, di mana terdapat sekitar 6.700 honorer yang belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Saya masih memiliki PR lagi kurang lebih ada 6.700 honorer di Kabupaten Pandeglang yang belum diangkat menjadi PNS ataupun P3K. Saya berharap mimpi mereka bisa segera terwujud,”ungkapnya.
“Karena mereka ini sebagai motor penggerak yang membuat tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pandeglang menjadi terdepan,” sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI menggelar rapat koordinasi pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024 di Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024.
Dalam Rakor tersebut Kemenpan RB telah menerima usulan kebutuhan ASN dari berbagai instansi pusat dan daerah sebanyak 1,38 juta.
Serta, sudah menetapkan formasinya sebanyak 1,28 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap.
Rekrutmen ASN sebanyak 2,3 juta ada dua kategori. Yaitu, CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diperuntukkan bagi tenaga non ASN dan eks Tenaga Honorer Kategori (THK) 2 yang telah masuk basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kabid Formasi dan Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang, Furkon mengaku ikut menghadiri rapat koordinasi pengadaan ASN tahun 2024 bersama Kemenpan RB di Jakarta. (*)
Editor: Agus Priwandono
