SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Al Muktabar, berpotensi untuk menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Banten untuk periode yang ketiga. Hal itu menyusul usulan tunggal dari DPRD Banten yang hanya menyodorkan nama Al Muktabar kepada Kemendagri sebagai Pj Gubernur Banten.
Meski demikian, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, memandang bahwa jabatan sebagai orang nomor satu di Banten tidak membuat jalan Al Muktabar mulus jika ingin maju sebagai bakal calon Gubernur pada kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten.
Adib mengatakan, Al sebagai seorang pejabat birokrat akan sulit untuk mendapatkan tiket atau restu dari partai politik (parpol) jika ingin maju di sebagai Cagub maupun bakal calon Wakil Gubernur (Cawagub) Banten. Terlebih, parpol di Banten pada Pilgub ini tidak ada yang mempunyai tiket emas untuk mencalonkan kadernya secara tunggal.
“Menurut saya, kecil kemungkinan, apakah iya partai-partai itu mau memberikan tiketnya buat Al muktabar. Padahal secara militansi kaderisasi di partai kan kecil kira saya,” ujar Adib, Kamis, 18 April 2024.
Adib mengatakan, Al Muktabar sendiri sebelumnya kerap direpresantasikan dari sebuah partai yakni PDI Perjuangan. Namun, untuk maju sebagai politisi di Pilgub Banten nanti, Al memiliki elektabilitas yang sangat kurang jika dibandingkan dengan calon lainnya seperti Airin Rachmi Diany dari Partai Golkar, Wahidin Halim dari NasDem, maupun Rano Karno dari PDI Perjuangan. Hal itu semakin membuat Al Muktabar sangat kecil untuk dipinang oleh parpol pada Pilgub Banten nanti.
“Apalagi menurut saya bahwa koalisi pusat itu berpeluang besar diturunkan di Banten, seperti Koalisi Indonesia Maju (KIM). Mungkin sekarang Airin yang sudah jelas mendapatkan rekomendasi, ditambah mesin Golkar di Banten yang juga lagi on fire, banyak mencetak kemenangan gitu ya tapi kalau misalnya Airin menggandeng Al Muktabar, apakah ia mau gitu? Misalnya kalau koalisi itu jadi, Gerindra apakah mau menyerahkan tiketnya kepada Al Muktabar? Menurut saya peluang Al muktabar itu kecil,” tuturnya.
Saat disinggung soal kekuatan legislatif dari Andra Soni yang merupakan Ketua DPRD Banten dari Partai Gerindra dan kekuatan eksekutif yang masih dipegang oleh Al Muktabar, Adib menilai, potensi koalisi itu sangatlah kecil terjadi.
Sebab, ia memandang bahwa Andra Soni maupun Al Muktabar memiliki kekurangan. Yakni, tingkat elektabilitasnya yang masih jauh dibandingkan calon lainnya.
“Saya kira ini kan agak berat dari segi popularitas tidak mengangkat, Andra Soni sekalipun dia ketua Gerindra dan ketua DPRD, menurut saya susah untuk bersaing dengan Airin, Rano Karno, maupun Wahidin Halim. Terlebih, tiket partai itu kan hanya Gerindra, dan Gerindra tidak mencukupi kursi. Siapa yang mau berkoalisi dengan Gerindra? Gitu kan,” ujarnya.
“Di sisi lain misalnya PKS berpeluang besar mengusulkan Dimyati atau enggak Gembong. Jadi enggak mungkin namanya Andra Soni dengan Al Muktabar,” sambungnya.
Selain tidak memiliki elektabilitas, Al Muktabar juga tidak memiliki kekuatan logistik yang bisa dilirik oleh partai.
“Ia (Al Muktabar) hanya seorang teknokrat, ke Banten ini kan juga instan karena dikirim dari Kementerian Dalam Negeri gitu. Walaupun dulu diisukan dia adalah representasi dari kekuatan politik tertentu gitu, tapi kalau logistik dan supply saya kira kecil. Karena kalau soal logistik itu kan sumbernya pastikan enggak jauh dari APBD ya, dan kekuatan-kekuatan legislatif ini kan multipartai gitu. Jadi saya kira akan kecil,” pungkasnya. (*)
Editor: Agus Priwandono
