SERANG,RADARBANTEN.CO.ID-Di usia ke-24 tahun, Provinsi Banten dinilai masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Terlebih, masalah-masalah yang masih terasa di masyarakat seperti pengangguran, belum juga terselesaikan.
Koordinator Pattiro Banten, Martina Nursaprudianti mengatakan, Banten tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kebahagiaan rendah, berada di peringkat 32 secara nasional, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).
Kata Martina, tingkat kebahagiaan Banten menurun dari 69,83 pada tahun 2017 menjadi 68,08 pada tahun 2021.
Penurunan ini menggarisbawahi berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.
“Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat lonjakan signifikan dalam kasus kekerasan. Pada tahun 2016, terdapat 246 kasus kekerasan, namun angka ini meningkat tajam hingga mencapai 1.131 kasus pada tahun 2022,” kata Martina, Senin 7 Oktober 2024.
Martina menjelaskan, meskipun menurun di tahun 2023 hingga September 2024 menjadi 619 kasus, angka ini dinilai masih tinggi. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan mendesak di Banten.
“Selain masalah kekerasan, Banten juga dihadapkan pada isu pengangguran yang tinggi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banten pada 2020 mencapai 10,64 persen akibat dampak pandemi COVID-19.
Meskipun menurun menjadi 9,05 persen pada 2023, angka ini masih menempatkan Banten sebagai salah satu dari lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia,” tuturnya.
Kata Martina, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja masih belum cukup untuk menyeimbangkan pertumbuhan penduduk usia produktif.
“Kemiskinan di Banten juga menjadi tantangan serius. Setelah mengalami penurunan jumlah penduduk miskin dari 667,5 ribu jiwa pada 2013 menjadi 649,19 ribu jiwa pada 2014, angka kemiskinan kembali meningkat dan mencapai puncaknya pada 2021 dengan 867,23 ribu jiwa,” katanya.
Menurut Martina, meskipun terdapat penurunan menjadi 826,13 ribu jiwa pada 2023, angka ini dianggap banyak warga Banten yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Seharusnya, masih Martina, dengan tantangan itu, HUT Banten ke-24 harus menjadi momen penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada.
“Seperti pengembangan industri lokal, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui UMKM menjadi solusi yang perlu diakselerasi. Perlindungan perempuan dan anak, harus diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas serta kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah,” ujarnya.
Reporter: Nahrul Muhilmi
Editor: AGung S Pambudi
