SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Anggota Badan Anggaran DPRD Banten, Muhlis, mengkritisi kekosongan jabatan di tiga UPT Samsat di Banten yang saat ini hanya dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt). Ia pesimis bahwa kondisi ini akan berdampak pada kemampuan Pemprov Banten untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Muhlis menilai bahwa kekosongan jabatan kepala Samsat tidak sejalan dengan upaya Pemprov Banten untuk meningkatkan PAD. “Ini kan enggak linier sama tujuan peningkatan PAD. Karena Plt ini memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan, jadi kami khawatir dengan kekosongan jabatan dampak rotasi ini akan mempengaruhi optimalisasi PAD Banten,” ujarnya, Selasa (12/11/2024).
RelatedPosts
Ketiga jabatan kepala UPT Samsat yang kosong pasca rotasi pejabat oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar adalah UPT Samsat Cikande, Kota Serang, dan Cikokol. UPT Samsat Cikande sebelumnya dipimpin Syadeli yang kini menjabat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Serang dan Cilegon. UPT Samsat Kota Serang dipimpin oleh Elis Pancaningsih yang kini menjabat Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Banten, sementara Kepala UPT Samsat Cikokol, Dwi Nopriadi Atma Wijaya, dimutasi menjadi Kepala UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri.
Saat ini, ketiga Samsat tersebut hanya dipimpin oleh pejabat sementara dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yakni Bambang DJ di Cikande, Iswandi Saptadji di Kota Serang, dan Awal di Cikokol. Muhlis menekankan, kekosongan jabatan ini tidak boleh dibiarkan lama. “Ketiga posisi ini harus segera diisi pejabat definitif, karena memiliki peranan penting dalam optimalisasi PAD kita,” tambahnya.
Lebih lanjut, politisi PDIP ini mengkritik fokus Pemprov Banten yang terlalu banyak melakukan rotasi mutasi, sementara hal yang lebih mendesak adalah mencari inovasi baru dalam meningkatkan PAD, mengingat pada 2025 Pemprov Banten diperkirakan akan kehilangan PAD triliunan rupiah akibat penerapan Opsen pada pajak kendaraan bermotor.
“Perolehan PAD tentunya akan berdampak pada APBD Pemprov Banten, yang berujung pada program pembangunan. Kita tidak ingin program-program pembangunan, terutama yang menyentuh rakyat, berkurang hanya karena kurangnya kreativitas Pemprov Banten dalam mengoptimalkan PAD,” tegasnya.
Editor : Merwanda
