PANDEGLANG,RADARBANTEN.CO.ID-Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pandeglang tidak setuju dengan wacana Lembaga Negara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dikembalikan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Pandeglang Abu Rizal Syifa yang menyikapi ramainya pemberitaan terkait usulan Lembaga Negara Polri dikembalikan di bawah Kemendagri.
Menurut Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Pandeglang Abu Rizal Syifa, wacana mengembalikan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri itu tentunya bukan jalan terbaik.
“Kami tentu sangat menolak. Karena Polri adalah lembaga negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” katanya melalui sambungan telepon selularnya kepada RADARBANTEN.CO.ID, Rabu, 4 Desember 2024.
Abu menegaskan, Lembaga Polri juga bertugas dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat.
“Tentunya wacana mengembalikan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau TNI dapat membuka kembali ruang intervensi politik yang mencederai prinsip netralitas institusi,” katanya.
Keberadaan Polri sebagai institusi independen di bawah presiden justru menjadi kunci keberhasilan reformasi yang selama ini diupayakan.
“Jangan ada yang intervensi Polri. Polri sudah benar langsung di bawah Presiden RI,” katanya.
Lebih lanjut Abu menerangkan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus meningkat menjadi 73,1 persen pada Juni 2024.
Hasil tersebut lebih meningkat dari survei Litbang Kompas sebelumnya yakni pada Agustus 2023 sebesar 66 persen dan Desember 2023 yakni 71,6 persen.
“Kami sangat mengapresiasi kinerja Bapak Jenderal Sigit (Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo) karena di era kepemimpinan beliau, prestasi Polri meningkat,” katanya.
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus meningkat. Hal itu terjadi karena Polri juga banyak melakukan pencegahan dan pendekatan humanis kepada masyarakat.
“Banyak juga mengungkap kasus-kasus besar yang merugikan negara. Walaupun ada saja oknum, tapi inilah tugas berat yang diemban oleh Jenderal Sigit,” katanya.
Jendral Sigit, menurut penilaiannya, tidak pernah berhenti untuk memberantas oknum.
“Untuk itu kami menolak jika Polri berada di bawah Kemendagri. Apa urgensinya, Polri harga mati adalah lembaga negara yang independen langsung dibawah Presiden,” katanya.
Reporter : Purnama Irawan
Editor: Agung S Pambudi
