SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Ketua Komisi V DPRD Banten Ananda Trianh Salichan menyatakan komitmennya dalam mempertahankan pos anggaran pendidikan dari efisiensi belanja daerah yang tengah di lakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Hal itu disampaikannya saat menemui peserta aksi Indonesia Gelap di depan Gedung DPRD Banten, Kota Serang, Kamis 20 Februari 2025. Ananda menegaskan akan menjaga pos anggaran pendidikan yang dikhawatirkan peserta aksi akan terkena efisiensi atau pemangkasan.
Ia pun duduk bareng bersama dengan anggota Komisi V lainnya, dan mendengarkan aspirasi dari mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Banten.
Salah aspirasi yang disampaikan ialah perihal efisiensi anggaran yang kini tengah dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemprov Banten.
Mahasiswa yang berunjuk rasa dengan membawa hastag ‘Indonesia Gelap’ ini meminta agar kebijakan efisiensi itu ditinjau ulang. Mereka khawatir jika efisiensi itu akan merambat kepada pemotongan anggaran pembangunan infrastruktur maupun pendidikan.
“Kita punya napas yang sama dengan teman-teman mahasiswa, bahwasannya pendidikan di Banten ini perlu dijaga, dan ditingkatkan. Kita ingin Banten dapat menjadi daerah yang maju, dengan SDM yang berkualitas,” ungkapnya.
Ananda menyatakan bahwa, pihaknya memiliki visi yang sejalan dengan mahasiswa dalam mempertahankan anggaran pendidikan.
Ia menegaskan bahwa, efisiensi anggaran tidak boleh menyentuh sektor pendidikan dan kesehatan karena keduanya merupakan elemen fundamental dalam pembangunan daerah.
“Jika anggaran pendidikan dipangkas, maka visi RPJMD Gubernur yang mengusung sekolah gratis akan menjadi kontradiktif. Kami akan memastikan bahwa pemangkasan hanya dilakukan pada hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan, seperti kegiatan seremonial atau perjalanan dinas,” jelas Ananda.
Ia juga menegaskan DPRD Banten akan terus berupaya mengawal kebijakan pendidikan agar tetap menjadi prioritas utama. Ananda menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa kebijakan anggaran harus berbasis pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik semata.
“Kami tidak ingin pendidikan menjadi korban dari kebijakan efisiensi yang tidak berpihak pada rakyat. Ini adalah perjuangan bersama, dan kami akan memastikan pendidikan tetap menjadi pilar utama pembangunan bangsa,” tergasnya,
Politisi Golkar ini mengaku sudah meminta kepada Dinas Pendidikan untuk melakukan efisiensi terhadap biaya perjalanan dinas, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat saremonial saja. “Kita pastikan Sekolah Gratis yang jadi program unggulan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tetap berjalan, dan dirasakan oleh banyak masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Aas Arbi
