CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID–Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon, Rahmatullah, menegaskan bahwa infrastruktur masih menjadi prioritas utama dalam reses kedua yang dilaksanakan di Lingkungan Lewung Sawo, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon.
Dalam sesi diskusi dengan warga, Rahmatullah menerima banyak aspirasi yang berkaitan dengan pembangunan jalan lingkungan, pengaspalan, hingga penataan sistem drainase.
Ia menyebut, beberapa wilayah seperti Kebondalem, Pabean, dan Kota Bumi masih mendominasi kebutuhan infrastruktur yang harus segera diperbaiki.
“Di Kecamatan Purwakarta, khususnya Kebondalem dan Pabean, infrastruktur masih mendominasi. Begitu juga dengan Kota Bumi. Masyarakat mengusulkan perbaikan jalan lingkungan, baik pengaspalan maupun paving block,” ujarnya usai reses, Jumat (21/3).
Selain jalan dan drainase, Rahmatullah juga menyoroti masalah klasik di Cilegon: paradoks antara seringnya banjir dan krisis bahan baku air bersih.
“Cilegon ini sering banjir, tapi di sisi lain kita juga kekurangan bahan baku air untuk PDAM. Ketika banjir, airnya terbuang begitu saja, sementara ketika dibutuhkan, malah tidak ada,” ungkapnya.
Sebagai solusi, ia mengusulkan pembangunan tandon air hujan di beberapa titik rawan banjir.
“Kita usulkan tandon hujan, supaya ketika banjir, airnya bisa dialihkan dan ditampung. Nantinya, air yang tertampung bisa digunakan sebagai bahan baku air minum untuk PDAM,” jelasnya.
Rahmatullah mengakui bahwa hingga saat ini realisasi pembangunan masih terkendala oleh keterbatasan anggaran. Defisit keuangan daerah menjadi alasan utama beberapa proyek belum bisa dieksekusi.
“Kita masih defisit, makanya belum bisa melaksanakan belanja-belanja besar. Tapi mudah-mudahan di APBD Perubahan (ABT) nanti, semua usulan, baik dari reses pertama maupun kedua, bisa direalisasikan,” katanya.
Biasanya, ABT baru dilakukan pada bulan September. Namun, karena pemerintahan baru di bawah Wali Kota Robinsar memerlukan anggaran untuk menjalankan program 100 hari kerja, proses ini akan dipercepat ke bulan Juni atau Juli.
“Kita percepat ABT supaya program 100 hari kerja dan program 2025 bisa berjalan lebih baik. Tapi tentu harus dikawal agar anggaran tidak dialihkan,” tegasnya.
Rahmatullah menegaskan bahwa dirinya bersama rekan-rekan di DPRD siap mengawal setiap usulan warga agar tidak terabaikan dalam penyusunan anggaran.
“Anggota Dewan tidak hanya sekadar duduk, tapi juga harus bisa mengawal anggaran di Badan Anggaran. Kadang sudah dianggarkan, tapi di penghujung dialihkan atau dicoret kalau tidak dikawal,” katanya.
Baginya, perjuangan merealisasikan aspirasi masyarakat adalah bagian dari tanggung jawab yang harus diperjuangkan, bahkan jika harus berdebat dengan dinas terkait atau sesama anggota DPRD.
“Kalau perlu, kita siap perang berebut anggaran! Yang penting, usulan masyarakat tidak sia-sia dan benar-benar terealisasi,” tutupnya dengan nada tegas.
Reporter: Adam Fadillah
Editor: AgungbS Pambudi
