CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Anggota DPRD Kota Cilegon, Qoidatul Sitta, menyoroti angka kemiskinan di Kota Cilegon yang masih berada di kisaran 17 ribu jiwa.
Ia menilai, kondisi tersebut menjadi ironi tersendiri mengingat Cilegon menyandang status sebagai kota industri. Menurutnya, ketimpangan sosial ini harus segera diintervensi dengan langkah-langkah terarah dan berkelanjutan.
“Angka kemiskinan ini menjadi sinyal bahwa ada ketimpangan serius di tengah geliat industri yang tumbuh di Cilegon. Perlu ada strategi menyeluruh, bukan hanya sektoral atau parsial,” ujarnya saat diwawancarai pada Senin, 14 April 2025.
Qoidatul Sitta memaparkan enam langkah strategis yang harus dilakukan Pemerintah Kota Cilegon dalam menanggulangi kemiskinan, dimulai dari penguatan ekonomi kerakyatan dan UMKM.
Ia menekankan pentingnya fasilitasi pembiayaan murah, pelatihan keterampilan, serta perluasan akses pasar bagi pelaku UMKM lokal.
“Pasar tradisional juga perlu direvitalisasi agar lebih bersaing. Kita perlu mendorong pemberdayaan ekonomi yang berbasis komunitas,” jelasnya.
Langkah kedua, lanjutnya, adalah mendorong penyerapan tenaga kerja lokal secara optimal. Ia menekankan perlunya kebijakan afirmatif dari perusahaan-perusahaan industri di Cilegon agar lebih banyak menyerap tenaga kerja lokal.
“Pendidikan dan pelatihan vokasi harus diselaraskan dengan kebutuhan industri. Ini penting agar masyarakat kita bisa menjadi pelaku utama, bukan hanya penonton,” kata dia.
Di sisi lain, Qoidatul juga mendesak percepatan program perlindungan sosial yang terintegrasi. Ia mengingatkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta bansos daerah harus tepat sasaran dan berbasis data terbaru.
“Bansos harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin. Harus ada integrasi agar dampaknya maksimal dalam menurunkan beban hidup mereka,” ujarnya.
Qoidatul juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur ekonomi, seperti pengembangan sentra Industri Kecil Menengah (IKM), pusat logistik, dan kawasan wisata lokal.
“Pembangunan infrastruktur ini bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tapi juga penciptaan lapangan kerja langsung bagi masyarakat,” terangnya.
Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan juga menjadi fokus yang disoroti. Ia menekankan perlunya intervensi terhadap kelompok rentan miskin melalui beasiswa pendidikan dan akses layanan kesehatan gratis maupun terjangkau.
“Kalau kita ingin mengentaskan kemiskinan secara struktural, maka pendidikan dan kesehatan adalah kunci utamanya,” ucapnya.
Terakhir, Qoidatul menegaskan pentingnya reformasi data kemiskinan melalui pemutakhiran dan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala, guna memastikan seluruh kebijakan intervensi tepat sasaran.
“Semua upaya ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus lintas sektor. Pemerintah Kota Cilegon perlu memimpin orkestrasi kebijakan ini secara kolaboratif dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil,” tegasnya.
Editor: Agus Priwandono
