SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Banyaknya produsen briket kelapa yang berhenti beroperasi akibat kekurangan bahan baku dampak dari tingginya permintaan ekspor kelapa ke beberapa negara. Kondisi ini telah menjadi perhatian Kementerian Perindustrian. Bahkan Harga kelapa bulat di pasaranpun sudah mencapai Rp 25 ribu/butir, membuat ibu-ibu rumah tangga kian menjerit mengeluhkannya.
Sebelumnya, pada Jum’at 21 Maret 2025 dijakarta, Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin telah mengusulkan moratorium ekspor kelapa bulat sebagai langkah jangka pendek untuk mengatasi kelangkaan bahan baku yang mengancam industri pengolahan kelapa dalam negeri.
Kebijakan ini diharapkan bisa membantu menstabilkan pasokan dan harga kelapa yang terus meningkat dan penurunan pasokan bahan baku telah berdampak pada produktivitas industri dan tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan langkah cepat untuk mengatasi situasi ini. Selain moratorium ekspor selama 6 bulan, Kementerian Perindustrian akan berkoordinasi dengan Kementrian Perdagangan dan pihak terkait lainya untuk mengusulkan kebijakan tambahan untuk mendukung stabilitas industri kelapa, yaitu Pengenaan Pungutan Ekspor untuk kelapa bulat dan produk turunannya guna mengendalikan ekspor dan meningkatkan ketersediaan bahan baku dalam negeri.
Kemudian, penetapan standar harga bahan baku yang remuneratif bagi petani dan industri, agar kedua pihak mendapatkan keuntungan yang adil. Hal ini terjadi karena tidak adanya pasokan arang kelapa dari para supplayer karena banyak kelapa bulat utuh yang di ekspor.
Sekjen Asosiasi Briket Kelapa Nusantara (ASBRINTARA) Badri Burlian mengatakan, selaku produsen briket kelapa menyampaikan keluhan terkait tidak adanya pasokan bahan baku arang kelapa yang berdampak pada tidak adanya aktifitas produksi dan merumahkan seluruh pekerja. Selasa 25 Maret 2025.
“Perusahaan kami telah beberapa bulan berhenti beroperasi karena tidak adanya bahan baku, dan kami telah merumahkan hampir seluruh pekerja”. Tutur Badri
Lebih lanjut, Badri berharap agar pemerintah segera melakukan Langkah-langkah kongkrit untuk melakukan moratorium ekspor kelapa, bila perlu ekspor kelapa harus di hentikan karena kebutuhan di dalam negeri juga sangat tinggi.
Jika Ekspor kelapa tidak dihentikan maka akan berdampak luas pada sektor industry hilir kelapa dan Perusahaan kami terancam tutup dan pekerja atau masyarakat akan kehilangan mata pencaharian. Permintaan briket kelapa yang besar pada Perusahaan kami tidak dapat kami penuhi akibat tidak danya bahan baku, terutama permintaan untuk pasar ekspor.
“Kami berharap agar pemerintah segera melakukan Langkah-langkah kongkrit untuk melakukan moratorium ekspor kelapa, bila perlu ekspor kelapa harus di hentikan karena kebutuhan di dalam negeri juga sangat tinggi. Jika Ekspor kelapa tidak dihentikan maka akan berdampak luas pada sektor industry hilir kelapa dan Perusahaan kami terancam tutup dan pekerja atau masyarakat akan kehilangan mata pencaharian. Permintaan briket kelapa yang besar pada Perusahaan kami tidak dapat kami penuhi akibat tidak danya bahan baku, terutama permintaan untuk pasar ekspor.”. Ungkap Badri
Selaku pengurus dari Asosiasi Briket Kelapa Nusantara (ASBRINTARA), Badri akan meminta dan mendesak pemerintah serta pemangku kebijakan lainya untuk serius merespon aspirasi yang kami sampaikan agar kebijakan ekspor kelapa bulat segera dihentikan karena telah berdampak serius terhadap industri briket nasional dan saat ini lebih dari 60 persen produsen di Pulau Jawa terpaksa menghentikan produksi karena sulitnya memperoleh bahan baku.
“Bersama pengurus ASBRINTARA, kami akan terus berjuang menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, agar kebijakan ekspor kelapa bulat segera dihentikan, dan aspirasi yang kami sampaikan bukan hanya untuk kepentingan kami semata, tetapi menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya para pekerja di Perusahaan kami agar bisa Kembali bekerja jika kami sudah mulai bisa produksi karena pasokan bahan baku arang kelapa yang sudah tersedia Kembali”. Tutup Badri.
Reporter: Eko Fajar
