CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Wali Kota Cilegon Robinsar melakukan kunjungan politik ke Gedung DPR RI, menemui Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Banten II yang juga Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini.
Kunjungan tersebut berlangsung akhir pekan lalu dan turut didampingi oleh Ketua DPD PKS Cilegon serta Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Cilegon.
Pertemuan itu menjadi sorotan publik karena dilatarbelakangi oleh dinamika politik lokal. Pada Pilkada Kota Cilegon 2024 lalu, PKS merupakan partai pengusung pasangan Isro Mi’raj dan Nurotul Uyun, yang menjadi rival pasangan Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo yang diusung Partai Golkar.
Di awal masa kepemimpinan Robinsar-Fajar, Fraksi PKS juga tercatat sebagai salah satu kekuatan oposisi di DPRD Kota Cilegon yang cukup kritis terhadap arah kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot).
Pengamat Ekonomi Politik dari Synergy Riset Center, Hadi Rusmanto menilai pertemuan tersebut sebagai bagian dari upaya Robinsar memperkuat jalinan komunikasi dan merapikan dukungan politik, terutama di parlemen daerah.
“Itu langkah untuk membangun jejaring politik, PKS selama ini dikenal cukup keras mengkritik pemerintahan Robinsar. Kunjungan ini bisa dibaca sebagai upaya meredam potensi konflik politik di parlemen.” kata Hadi saat dihubungi Radar Banten, Minggu (25/5).
Menurut Hadi, pendekatan yang dilakukan Robinsar juga menunjukkan keterbukaan politik pasca kontestasi. “PKS adalah partai yang memiliki kursi signifikan di DPRD Cilegon. Membangun komunikasi dengan kekuatan politik yang kemarin menjadi rival adalah bagian dari realitas politik,” ujarnya.
Hadi juga melihat, langkah ini bisa membuka ruang bagi Robinsar untuk menjalin komunikasi dengan partai-partai lain yang berada di luar koalisinya.
“Tidak menutup kemungkinan, setelah PKS, Robinsar juga akan menjalin komunikasi dengan NasDem, Gerindra, atau kekuatan lainnya. Semua untuk memastikan kebijakan di tingkat lokal bisa berjalan tanpa hambatan politik yang berarti,” kata dia.
Langkah politik ini, menurut Hadi, cukup lazim dilakukan kepala daerah untuk mengamankan dukungan atas program-program strategisnya.
“Jika parlemen cair, roda pembangunan bisa lebih mulus. Tapi publik juga tetap harus mengawasi agar komunikasi politik ini tetap berpijak pada kepentingan rakyat,” tandasnya.
Editor: Abdul Rozak
