SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas meminta pejabat dan anggota DPRD Kabupaten Serang tidak melakukan flexing atau memamerkan kemewahan di media sosial karena dinilai bisa melukai hati rakyat yang tengah kesulitan ekonomi.
Najib menegaskan, pejabat maupun penegak hukum harus menjaga sikap di ruang publik dan tidak menunjukkan gaya hidup berlebihan.
RelatedPosts
“Jangan pamer-pamer sesuatu apalagi di medsos. Karena ini bisa menjauhkan kepedulian dari masyarakat yang sedang dalam kondisi sulit,” katanya, Kamis 4 Oktober 2025.
Menurutnya, tindakan flexing hanya akan memicu keresahan dan kemarahan warga di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. Ia mengajak seluruh pihak menjaga kondusivitas dengan lebih peduli terhadap kondisi masyarakat.
Selain soal flexing, Najib juga menekankan perlunya efisiensi penggunaan anggaran daerah. Ia menyebut, Pemkab Serang sudah melakukan penyesuaian dengan memangkas anggaran kegiatan seremonial agar APBD lebih optimal digunakan untuk kebutuhan masyarakat.
“Sesuai arahan Kemendagri dalam Zoom Meeting kepala daerah dua hari lalu, kegiatan seremonial harus dikurangi semaksimal mungkin. Itu sudah kami laksanakan dengan efisiensi hingga 50 persen,” ujarnya.
Najib menambahkan, dalam Raperda APBD Perubahan 2025, anggaran untuk kunjungan kerja (kungker) juga telah dihapus demi mendukung kebijakan efisiensi.
“OPD juga kita tiadakan anggaran untuk kungker. Ini sudah searah dengan kebijakan efisiensi yang digulirkan,” pungkasnya.
Editor: Aas Arbi
