PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Pandeglang melonjak tajam pada tahun ajaran 2025/2026. Tercatat ada 18.234 anak yang tidak bersekolah, naik drastis dari tahun sebelumnya sekitar 6.000 anak.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Pandeglang, Nono Suparno, menyebut fenomena ini jadi perhatian serius pemerintah daerah. Faktor ekonomi, keluarga yang tidak harmonis, hingga kurangnya pemahaman soal pentingnya pendidikan formal disebut menjadi penyebab utama.

“Banyak anak sebenarnya ingin sekolah, tapi orang tua tidak mampu memberi uang saku. Ada juga yang lebih memilih mondok tanpa melanjutkan pendidikan formal. Kultur ini sulit diubah,” kata Nono Suparno, Rabu 17 September 2025.

Nono menjelaskan, banyak anak di Pandeglang memilih belajar di pondok pesantren (ponpes) tanpa menempuh jalur formal maupun kesetaraan.

Karena itu, ia mengingatkan agar masyarakat memilih pesantren yang menyediakan pendidikan formal atau kesetaraan seperti Paket B dan C, supaya anak tidak kehilangan hak belajarnya.

Selain faktor kultur, lemahnya ekonomi masyarakat juga masih jadi tantangan. Padahal, kata Nono, sekolah tersedia hampir di setiap desa. Penyebaran ATS lebih banyak ditemukan di wilayah perdesaan seperti Sumur, Sobang, Cibitung, dan Cibaliung.

Persoalan administrasi juga memperburuk data. Nono menuturkan, masih banyak anak yang sebenarnya aktif sekolah, tetapi terdata sebagai ATS karena data kependudukan tidak sinkron dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Makanya kami melibatkan Disdukcapil dan lintas OPD dalam validasi data sekaligus penyaluran bantuan pendidikan seperti BOS, BOM, KIP, dan PKH,” jelasnya.

Nono menegaskan pendidikan adalah kewajiban bersama, bukan hanya tugas pemerintah.

“Ini wajib belajar 13 tahun. Jadi kami berharap masyarakat memahami pendidikan itu keharusan. Dukungan orang tua dan lingkungan sangat penting untuk menekan angka anak tidak sekolah,” tutupnya.

Editor: Mastur Huda