SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah menyiapkan kantor khusus untuk Sekretariat Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Banten.
Kantor khusus ini akan menjadi pusat informasi dan koordinasi agar pelaksanaan Program MBG berjalan lebih efektif.
RelatedPosts
Nantinya, melalui kantor khusus Satgas MBG ini, masyarakat bisa mendapatkan informasi ataupun menyampaikan keluhan maupun masukan terkait pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut
Program MBG, sampai saat ini masih menuai kendala di Provinsi Banten. Seperti kasus keracunan makanan, distribusi yang sulit di daerah pedesaan, hingga penolakan MBG dari wali murid di Kota Serang.
Gubernur Banten, Andra Soni, mengaku terus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program yang jadi Astacita Presiden Prabowo Subianto ini.
Andra menetapkan kantor Sekretariat Satgas MBG berlokasi di Gedung Negara Provinsi Banten, Jalan Brigjen KH. Syam’un No. 5, Kota Baru, Kota Serang.
“Di situ akan ada pengurus yang memetakan dan memberikan informasi. Sekretariat menjadi pusat koordinasi,” katanya di Pendopo Gubernur Banten, Selasa, 30 September 2025.
Menurutnya, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia makan bergizi memang masih menghadapi kendala teknis, khususnya terkait distribusi bahan dan kesiapan sarana.
“Semua rencana pasti ada kendala,” ucapnya.
Andra menegaskan, hambatan di lapangan tidak boleh menghentikan Program MBG. Tantangan itu menjadi evaluasi pemerintah agar program berjalan dengan baik.
“Justru kita evaluasi agar bisa mencari langkah terbaik,” tegasnya.
Andra menginformasikan bahwa hingga hari ini, Pemprov Banten melakukan pemetaan untuk lokasi dapur penyedia pangan bergizi. Pemetaan ini menjadi dasar untuk pengawasan dan koordinasi bila terjadi persoalan.
Gubernur menargetkan, pada Oktober 2025, 70 persen penerima manfaat MBG di Banten sudah mendapatkannya.
Program MBG diyakini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Akan ada lebih dari Rp10 triliun hingga hampir Rp15 triliun anggaran yang beredar di daerah. Dampaknya besar, dari penyerapan tenaga kerja hingga perputaran ekonomi masyarakat,” tandasnya.
Editor: Agus Priwandono
