PANDEGLANG,RADARBANTEN.CO.ID–Sejumlah warga di Kabupaten Pandeglang, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, mengeluhkan pengajuan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tak kunjung ditindaklanjuti pemerintah daerah.

Pasalnya, permohonan pemasangan PJU sudah diajukan sejak berbulan-bulan lalu. Namun hingga kini, realisasi pemasangan belum juga dilakukan.

Keluhan itu salah satunya datang dari warga Kampung Pasirwalet, Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang.

Mereka resah karena jalan di wilayahnya gelap gulita saat malam hari. Kondisi ini dinilai membahayakan pengguna jalan, baik dari sisi rawan kriminalitas maupun risiko kecelakaan bagi pengendara.

“Sudah sering kami ajukan lewat kelurahan termasuk ke Dishub, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Kalau malam jalan sangat gelap,” kata warga Pasirwalet, Emin Kamis 2 Oktober 2025.

Warga menilai Pemda lamban merespons kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, penerangan jalan sangat vital untuk kenyamanan dan keselamatan.

“Kami cuma minta lampu jalan, bukan hal aneh. Seharusnya ini jadi prioritas,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pandeglang, Rudiyanto, mengakui persoalan anggaran menjadi kendala utama lambatnya realisasi pemasangan PJU.

“Yang di Kampung Pasirwalet itu sudah diusulkan beberapa kali, cuma memang belum ada tindak lanjut. Kendalanya pembiayaan saja, karena anggaran terbatas,” kata Rudiyanto.

Ia menjelaskan, satu titik PJU membutuhkan biaya sekitar Rp2,5 juta. Sementara, usulan yang masuk ke Dishub cukup banyak dari berbagai wilayah.

“Kurang lebih ada 10 titik yang sudah diusulkan. Tapi bukan hanya itu saja, masih banyak titik lain, baik di perkotaan maupun kecamatan, yang juga harus kami akomodasi,” jelasnya.

Rudiyanto menegaskan, pihaknya berupaya memprioritaskan titik-titik mendesak.

Namun, realisasi pemasangan PJU kemungkinan baru bisa dilakukan pada tahun depan.

“Mudah-mudahan tahun depan bisa direalisasikan, walaupun tidak seluruhnya. Kalau memang ada tiangnya, tinggal pasang dengan menambah komponennya,” ujarnya.

Menurutnya, sepanjang 2025 Dishub banyak menerima laporan dan proposal terkait pemasangan PJU.

Tetapi, keterbatasan keuangan daerah membuat usulan tersebut belum bisa dipenuhi seluruhnya.

“Banyak usulan yang masuk, tapi ya menyesuaikan dengan kondisi anggaran. Bukan berarti tidak penting, justru penting. Hanya saja saat ini ada kebutuhan lain yang lebih mendesak,” tuturnya.

Ia menambahkan, Dishub tetap memetakan kebutuhan PJU di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Namun, keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tantangan tersendiri.

“Memang makan biaya besar. Jadi tidak bisa sekaligus mengakomodir semuanya. Tapi komitmen tetap ada, baik untuk perkotaan maupun perkampungan,” pungkasnya.

Reporter: Moch Madani Prasetia

Editor: Agung S Pambudi