SERANG,RADARBANTEN.CO.ID-Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas, meminta agar pemerintah pusat bisa kembali memberikan kepercayaan ke pemerintah daerah agar bisa kembali mengelola dana transfer, baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pasalnya, saat ini pemerintah daerah justru terdampak akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Sehingga berdampak pada pemerintah daerah, mengakibatkan adanya pemotongan dana transfer sebesar Rp 480 miliar.
Najib Hamas mengatakan, hari otonomi daerah diharapkan bisa diterapkan penuh di Kabupaten Serang. Sehingga diharapkan bisa berdampak positif dan mempercepat kesejahteraan masyarakat.
Najib mengatakan, selama ini kebijakan-kebijakan yang muncul terasa seperti sentralisasi.
“Diharapkan ini menjadi masukan pemerintah pusat agar dasar aturan daerah ini sesuai dengan asas ya pendelegasian kewenangan yang disampaikan atau diberikan oleh pusat ke provinsi dan daerah,” katanya, Senin 27 April 2026.
Ia mengatakan, salah satu hal yang terdampak akibat kebijakan yang terasa tersentralisasi ialah mengenai fiskal daerah akibat adanya pemotongan dana transfer.
“Tentunya ini secara langsung dan tidak langsung berdampak kepada percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya dalam hal pembangunan infrastruktur yang terdampak, tetapi juga percepatan tugas pembantuan dalam hal ini adalah pelaksanaan program-program strategis nasional dalam Asta cita,” ujarnya.
Najib mengaku, pihaknya mendukung penuh atas program-program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah pusat, baik program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) maupun sekolah takyat.
Namun, ia berharap agar pemerintah pusat juga bisa memperhatikan ruang yang cukup untuk fiskal daerah, sehingga daerah bisa menangani persoalannya di tingkat daerah.
“Sehingga bisa mensukseskan program nasional berkaitan dengan penguatan kualitas SDM, terutama birokrasi di pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah daerah merupakan satu kesatuan dalam layanan pemerintahan baik pusat, provinsi hingga kabupaten, maka diharapkan pemerintah pusat ke depan bisa memberikan evaluasi yang lengkap sehingga mempermudah daerah untuk melayani masyarakat.
“Semoga program yang bisa direalisasikan oleh daerah bisa didelegasikan ke daerah. Namun yang kewenangannya pusat dijalankan oleh pusat. Tentunya ini membutuhkan daya dukung anggaran yang cukup,” ujarnya.
Ditambah lagi, saat ini ekspektasi masyarakat dalam hal pembangunan sangat tinggi sehingga pembangunan bisa segera dilakukan.
Untuk itu, ia meminta agar pemerintah pusat bisa kembali mempercayakan agar daerah bisa mengelola dana transfer secara mandiri sehingga sehingga pembangunan bisa dilakukan lebih maksimal.
“Dana alokasi khusus secara proporsional diharapkan dikembalikan kepada daerah baik itu dana alokasi khusus untuk fisik maupun non-fisik,” tegasnya.
Reporter: Ahmad Rizal Ramdhani
Editor: AGung S Pambudi
