LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID – Masalah backlog perumahan masih menjadi pekerjaan rumah di Kabupaten Lebak. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP), tercatat 132 ribu kepala keluarga (KK) belum memiliki rumah.
Kondisi ini terjadi karena jumlah unit rumah yang tersedia masih belum sebanding dengan jumlah kepala keluarga (KK) yang terus bertambah. Saat ini, di Lebak tercatat ada 498 ribu KK, sementara jumlah rumah yang tersedia baru mencapai 366 ribu unit. Artinya, terdapat selisih 132 ribu KK yang belum memiliki tempat tinggal layak dan masih menumpang, baik di rumah orangtua, kerabat, maupun menyewa tempat tinggal. Ini menunjukkan bahwa backlog perumahan di Lebak masih sangat tinggi.
Selain itu, DPRKPP juga mencatat adanya 24 ribu unit rumah dalam kondisi rusak berat atau rumah tidak layak huni (RTLH), yang secara fungsional juga menambah beban perumahan. Rumah-rumah ini mayoritas berada di wilayah perdesaan dan kawasan perkotaan yang memerlukan penanganan dan rehabilitasi segera.
Kepala DPRKPP Lebak Lingga Segara mengatakan, kondisi backlog ini adalah masalah yang sifatnya dinamis dan terus berubah mengikuti pertumbuhan penduduk. Ia menjelaskan, data awal berasal dari tahun 2016, namun setelah dilakukan pemutakhiran, jumlah penduduk Lebak kini telah mencapai 1,5 juta jiwa, sehingga kebutuhan rumah pun ikut meningkat.
“Seiring pertambahan penduduk, otomatis jumlah kepala keluarga juga meningkat. Maka data backlog pun ikut berubah. Dulu, ketika penduduk masih di bawah 1,2 juta, backlog belum sebesar ini. Tapi sekarang, dengan penduduk 1,5 juta dan 498 ribu KK, kebutuhan rumah bertambah cukup signifikan,” jelas Lingga kepada Radar Banten, Selasa 7 Oktober 2025.
Menurutnya, meskipun data tersebut tampak besar, pemerintah terus berupaya menekan angka backlog dengan berbagai program bantuan rumah, seperti bedah rumah, pembangunan rumah subsidi, hingga kolaborasi dengan pengembang swasta. Namun, ia menekankan bahwa data ini akan selalu berubah dan perlu pemutakhiran berkala.
“Kami juga dorong masyarakat agar memanfaatkan program rumah bersubsidi dari pemerintah pusat. Tapi tetap, perlu peran semua pihak, termasuk dukungan dari legislatif dan kementerian untuk menyelesaikan persoalan perumahan ini secara bertahap,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman DPRKPP Lebak Helmi menyatakan, perubahan data backlog merupakan hal yang wajar. Karena, terjadi pertumbuhan jumlah penduduk yang berdampak langsung terhadap kebutuhan hunian di daerah.
“Data yang kami pegang saat ini menunjukkan peningkatan yang cukup tajam dibandingkan beberapa tahun lalu. Ini menandakan bahwa penyediaan rumah perlu dipercepat, termasuk program pembangunan rumah layak huni dan intervensi terhadap rumah rusak berat,” kata Helmi.
Editor: Mastur Huda
