SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Koran Radar Banten edisi Senin, 20 Oktober 2025, menyajikan sejumlah berita penting dan menarik seputar Provinsi Banten. Headline utama hari ini menyoroti persoalan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di wilayah Banten.
Program MBG mendapat perhatian khusus dari DPRD Banten setelah muncul sejumlah persoalan di beberapa daerah, mulai dari menu makanan basi, kasus keracunan, hingga menu tak seimbang yang diganti dengan makanan cepat saji (junk food).
DPRD Minta Program MBG Sesuai Kaidah Gizi
Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa, menegaskan pentingnya memastikan menu yang disajikan benar-benar memenuhi unsur beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) sesuai kaidah ahli gizi.
“Kita berharap menu MBG betul-betul mengikuti syarat ahli gizi, yakni beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Artinya, makanan harus mengandung karbohidrat, protein, serta zat pengatur dari sayur dan buah,” ujar Yeremia di Serang, Minggu (19/10).
Yeremia menambahkan, penyusunan menu MBG seharusnya tidak hanya berorientasi pada kuantitas porsi, tetapi juga memperhatikan komposisi gizi yang dibutuhkan terutama bagi anak-anak sekolah.
Golkar Banten Berbenah Lewat Musda XI
Berita penting lainnya datang dari Partai Golkar Banten. Ketua DPD Golkar Provinsi Banten Andika Hazrumy menegaskan pentingnya pembenahan internal partai, termasuk dalam menyusun kepengurusan dengan menempatkan kader yang loyal dan berintegritas.
Hal itu disampaikan Andika saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kabupaten Serang di salah satu hotel di Kabupaten Serang, Sabtu (18/10). Dalam musda tersebut, Fahmi Hakim kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Serang untuk periode berikutnya.
“Saya pesan, bagaimana memilih pengurus dan mengelola organisasi harus dilakukan dengan sangat selektif,” tegas Andika.
Serapan Anggaran Pemprov Banten Masih 57,72 Persen
Sementara itu, dari sektor keuangan daerah, realisasi belanja APBD Pemprov Banten hingga 17 Oktober 2025 tercatat baru 57,72 persen, atau sekitar Rp6,23 triliun dari total pagu Rp10,81 triliun.
Sekda Banten Deden Apriandhi telah mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melaksanakan kegiatan yang belum berjalan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, menegaskan bahwa kinerja keuangan Pemprov Banten masih lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.
“Per 17 Oktober 2025, realisasi pendapatan Banten mencapai 70,78 persen dan realisasi belanja 57,72 persen. Ini di atas rata-rata nasional,” ungkap Rina.
Reporter: Fahmi
