SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang menyoroti penanganan banjir yang dilakukan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Serang. Dewan menilai organisasi perangkat daerah (OPD) masih lemah dalam mitigasi dan manajemen krisis bencana.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang mencatat banjir periode 2–29 Januari 2026 merendam 65 desa di 25 kecamatan. Dampaknya, 39.404 jiwa terdampak, terdiri dari 1.364 lansia, 2.874 balita, 1.711 anak, 17 ibu hamil, dan 46 ibu menyusui. Selain itu, 1.108 jiwa mengungsi dan 9.878 rumah terendam, termasuk 31 fasilitas sosial dan umum.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Serang Ahmad Muhibbin mengatakan pihaknya menyiapkan catatan kritis agar penanganan banjir berdampak nyata. Ia menilai OPD belum memiliki komando yang jelas dan manajemen krisis yang matang.
“Komando itu bagian dari manajemen krisis. Ini yang perlu dievaluasi dan menjadi catatan kritis kami,” kata Muhibbin, Kamis (29/1/2026).
Menurutnya, lemahnya koordinasi antarlembaga membuat penanganan terlihat reaktif dan berfokus pada fase tanggap darurat serta pascabencana, bukan pencegahan.
“Jangan sampai terlihat menangani, tetapi tidak menyentuh penanganan secara utuh,” ujarnya.
Muhibbin juga mengkritik alasan klasik keterbatasan anggaran saat bencana. Ia menegaskan penanganan banjir merupakan urusan kemanusiaan yang membutuhkan kolaborasi lintas pihak.
“Dalam kondisi bencana jangan bicara anggaran. Dengan manajemen krisis yang baik, kita bisa melibatkan partai politik, masyarakat, hingga entitas usaha,” tegasnya.
Selain itu, DPRD menyoroti minimnya mitigasi bencana. Mengingat banjir bersifat berulang, Pemkab Serang diminta berinvestasi pada alat dan sarana pencegahan.
“Antisipasi itu penting. Salah satunya investasi alat seperti ekskavator dan mobil pompa,” tutup Muhibbin.
Reporter: Ahmad Rizal Ramdhani
