PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID-Wakil Ketua Satgas Percepatan MBG Kabupaten Pandeglang Doni Hermawan menegur Kepala SPPG dan Yayasan yang mengabaikan takaran gizi dalam menu MBG di Kabupaten Pandeglang.
Teguran disampaikan Doni Hermawan dalam rapat kerja MBG diinisiasi Satgas MBG bertempat oproom Setda Pandeglang.
Salah satu kena teguran ialah Dapur SPPG Tenjolaya sudah dua kali kena tegur karena menunya dikeluhkan oleh anak-anak sekolah.
Teguran ini merupakan tindaklanjut atas adanya banyak laporan terkait dengan fasilitas bangunan SPPG dan menu yang didistribusikan kepada penerima manfaat dari anak sekolah, anak tidak sekolah dan 3B setiap harinya di Kabupaten Pandeglang.
Maka dari itu Satgas menundang para pihak yayasan dan SPPG untuk mengikuti rapat kerja MBG.
Adapun selaku pihak yang mengundang langsung dari Ketua Satgas Kabupaten Pandeglang dan selaku Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi.
Wakil Ketua Satgas Percepatan MBG Kabupaten Pandeglang Doni Hermawan mengatakan, SPPI atau kepala SPPG harus jalankan tupoksinya.
“Jika menu makanan tak sesuai ya tolak. Kan ada ahli gizi, saya harap semuanya bersinergi patuhi aturan BGN,” katanya saat rapat bersama SPPI dan Yayasan mitra BGN di Oproom Setda Pandeglang, Selasa, 24 Februari 2026.
Doni menegaskan, ketegasan SPPI menjalankan SOP BGN penting. Setia menu makanan itu nilai gizinya yang harus diperhatikan.
“Cari bahan bahan berkualitas. Jangan sampai karena tekanan orang malahan jadi masalah,” katanya.
Doni menegaskan, tujuan dari pemerintah bagaimana masyarakat, utamanya anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan balita bisa makan gizi gratis.
“Makan gizi berkualitas supaya anak-anak kita kedepannya punya otak bagus dan tinggi badan sesuai tidak stunting. Kan begitu tujuannya, ini peringatan, untuk Dapur MBG Tenjolaya sudah dua kali dan apabila terulang kembali maka siswa penerimanya saya pindahkan ke dapur lain,” katanya.
Doni menegaskan, kepada SPPI agar tolong perbaiki, evaluasi lagi menunya. Biar anak-anak tidak bosan.
“Menu tempe, tahu, telor, lagi. Tapi cari menu yang lain namun gizinya bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Apabila ada menu MBG takaran gizinya kurang menjadi tanggungjawab SPPI. Doni juga menegaskan, jangan sampai ada dapur tanpa ada ahli gizi.
“Setiap dapur wajib ada ahli gizi. Dan SPPI atau Kepala SPPG selalu perwakilan BGN harus tegas dalam aturan sajian menu yang bergizi,” katanya.
Reporter : Purnama Irawan
Editor: Agung S Pambudi
