SERANG – Polemik di tubuh DPD Partai Golkar Kota Serang makin memanas setelah Ketua Harian Subadri Usuludin diusung PPP sebagai bakal calon walikota Serang periode 2018-2023, Rabu (27/9) lalu. Usulan dari para pengurus kecamatan (PK), pengurus DPD, hingga Dewan Penasihat DPD Partai Golkar Kota Serang yang meminta agar Subadri diberhentikan dan dicopot dari keanggotaan partai dan DPRD Kota Serang akan diusulkan besok ke DPD Partai Golkar Banten.
Pengamat politik Leo Agustino mengatakan, partai berlambang pohon beringin itu harus hati-hati dalam mengambil keputusan. “Jangan sampai keputusan yang dibuat justru menjadi back fire bagi partai berlambang beringin tersebut,” ujar Leo, Selasa (3/10).
Kata Leo, pilkada sesungguhnya persaingan individu. Meski ada partai di belakangnya, tapi figuritas menjadi penting.
Apalagi, menurut akademisi Untirta ini, politik di Indonesia menarik. “Biasanya, kalau ada aktor politik dizalimi maka suaranya justru akan meningkat,” ujarnya menanggapi kasus Subadri. Dicontohkan, kasus SBY. Untuk itu, Golkar harus hati-hati.
Ia mengatakan, suara Subadri pada Pileg 2014 lalu bisa saja meningkat saat ini. Ia yakin pendukung Subadri akan kekal memilihnya dalam pilkada tahun depan. Hal ini tentunya akan memengaruhi suara bakal calon walikota Serang yang diusung Golkar, Vera Nurlaela Jaman. “Sayangnya, Bu Vera dan Pak Badri tidak bisa disatukan karena dua-duanya menginginkan posisi walikota,” tutur Leo. Padahal, apabila disatukan, ia prediksi kekuatan Golkar akan menjadi jauh lebih solid terutama di sisi suara. Sebaliknya, apabila Subadri tetap maju pada pilkada dengan perahu partai politik lain maka akan melemahkan suara dukungan pada calon yang diusung Golkar karena suaranya tidak solid.
Kata dia, masalah internal Golkar seharusnya bisa diselesaikan jauh-jauh hari jika Golkar membuka keran konvensi internal. “Maksudnya, Golkar perlu melakukan uji publik terhadap calon-calon yang akan diajukan oleh internal partai dalam pilkada tahun depan,” terangnya.
Apabila ada kader yang tidak terpilih melalui mekanisme konvensi, dan ingin maju dalam kontestasi pilkada maka Golkar bisa mengambil langkah tegas untuk memberi sanksi. Sebab ia layak dan tidak patuh pada aturan partai. Namun, kasus yang sekarang terjadi berbeda. Leo mengatakan, Subadri merasa jauh lebih senior, lebih berpengalaman, lebih kapabel, dan lebih layak berbanding Vera. Demikian pula dengan Golkar yang punya penilaian sendiri terhadap Vera. Untuk itu, saat ini, Golkar harus berhati-hati mengambil keputusan.
Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Serang Tb Ihwan Subhi mengatakan, surat usulan dari para PK, pengurus DPD, dan Dewan Penasihat akan diusulkan ke DPD Partai Golkar Banten, besok. “Paling lambat kan tiga hari,” ungkapnya. (Rostinah/RBG)
