CILEGON – Ketua Paguyuban Lurah Kota Cilegon Tafriji meminta kenaikan tunjangan daerah (Tunda) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cilegon dapat merata. Bukan hanya kepada pejabat eselon 2 saja.
“Semua golongan pada perangkat OPD memiliki tanggung jawab yang sama besar. Jangan hanya kepala dinas saja yang naik, camat dan lurah juga memiliki tanggung jawab yang sama dengan OPD lain,” katanya saat ditemui diruang kerjanya, Senin (23/10).
Melihat kenyataan yang belum lama terjadi ini, (Pemkot Cilegon hanya menaikan tunda esellon 2), Tafriji menilai hal tersebuh berdampak terjadinya kesenjangan terhadap sesama ASN. “Jadi harus ada penyetaraan,” ujarnya.
Ia berharap Pemkot Cilegon tidak menganak tirikan ASN golongan lainnya. Menurut dia jika karena anggaran yang terbatas mestinya pemkot mengambil langkah secara adil. “Ya katanya bertahap. Tapi jangan itu dulu setarakan saja semuanya,” ucapnya.
Sebelumnya. Anggota Komisi I DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik yang juga Ketua Fraksi Gerindra mengatakan kenaikan tunjangan daerah harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan ASN kepada masyarakat. Ia menilai kenaikan itu memang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Itu tidak masalah, asalkan sesuai prosedur. Yang utama kita ngga mau tunjangan naik tapi kinerja ASN kurang. Harus ditingkatkan kalau bisa dari sekarang,” katanya, Kamis (19/10).
Ia menilai belum semua ASN disetiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada pelayanannya optimal kepada masyarakat. Termasuk saat menyusun rencana kerja.
“Saya ingatkan jangam sampai ada Silpa, kebijakan harus selaras. Kalau itu naik (tunjangan) harus berbanding lurus dengan pelayanan,” ucapnya. (Riko Budi Santoso/rikosabita@gmail.com)
