SERANG – Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Provinsi Banten meminta agar Gubernur Wahidin Halim segera merealisasikan janji kampanye. Terutama merealisasikan pembangunan infrastruktur di desa untuk menunjang perekonomian desa.
Ketua DPD APDESI Banten Surta Wijaya meminta pemerintah provinsi agar memperhatikan infrastruktur desa seperti jalan poros desa dan bangunan kantor desa. Ia mencontohkan, ada beberapa kantor desa di Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang, dan Tangerang yang tidak layak pakai.
“Masih ada gedung yang tidak layak pakai. Kami minta diseragamkan,” terang Surta di sela-sela acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) APDESI Banten di Kebon Kubil Resto, Cipocokjaya, Kota Serang, Senin (7/5).
Kata Surta, bila infrastruktur desa baik, akan berimbas positif terhadap perekonomian desa. Begitu juga bila gedung desa bagus, dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Surta juga merinci, saat ini ada beberapa persoalan yang terjadi di desa. Di antaranya menyangkut pemberian bantuan pangan nontunai (BPNT) seperti pada program Jamsosratu dan bantuan beras sejahtera (Rastra). Data penerima diminta untuk divalidasi ulang.
“Ada beberapa persoalan di tingkat desa. Pertama menyangkut pemberian bantuan pangan nontunai. Ini sangat bermasalah untuk kita. Sudah tidak valid lagi datanya. Saya minta Pak Gubernur dan bupati menginstruksikan agar didata ulang,” ujarnya.
Menurutnya, proses validasi data tersebut diserahkan kepada aparat desa yang mengetahui langsung kondisi masyarakatnya. Selain itu, saat ini data yang digunakan untuk memberikan bantuan merupakan data lama. “Setelah dicek itu data lama. Syukur-syukur pendataannya diberikan ke lembaga desa atau aparat desa,” terangnya.
Ia juga berharap, bantuan desa ditambah. “Kami juga berharap, tahun depan bantuan desa dari provinsi Rp100 juta agar kita bisa membangun desa kuat,” sambung Surta.
Surta juga menjelaskan, beberapa hal yang menjadi isu strategis yang muncul dalam rakerda, yaitu mengenai program berobat gratis menggunakan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan pendidikan gratis.
“Soal berobat gratis menggunakan KTP-el kita mendukung langkah gubernur. Karena, birokrasi saat ini berbelit-belit soal berobat. APDESI mendorong (program tersebut-red) segera terealisasi karena tidak semua masyarakat mampu bayar BPJS. Pendidikan gratis juga,” katanya.
Sementara Gubernur Wahidin Halim dalam sambutannya mengakui, belum melakukan validasi ulang bagi penerima bantuan. Kendati demikian, ia mengingatkan agar aparat desa tidak memotong bantuan tersebut. “Memang saya juga lihat data-data belum divalidasi. Kita ada Jamsosratu, program sosial. Bahkan di Lebak Rp50 juta per rumah. Jangan diambil, jangan dipotong,” katanya.
Mengenai bantuan desa, Wahidin menjelaskan, bantuan keuangan (bankeu) yang dikucurkan untuk kabupaten kota untuk pembangunan desa. Ia merinci, bankeu Rp90 miliar untuk Kabupaten Serang, Rp75 miliar untuk Kabupaten Lebak, Rp65 miliar untuk Kabupaten Pandeglang, Rp30 miliar Kota Serang, dan Tangerang Raya masing-masing Rp50 miliar. “Itu kita arahkan untuk pembangunan jalan-jalan desa. Karena penyakit kita infrastruktur. Kalau jalan bagus, ekonomi bagus, distribusi barang bagus. Program apa pun semua bermuara ke desa,” jelasnya.
Sedangkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Banten Sigit Suwitarto mengatakan, Pemprov Banten fokus pada 158 desa tertinggal sesuai indikator kinerja DPMD. Ada tiga hal program untuk menekan desa tertinggal, yaitu peningkatan kualitas SDM, penataan mekanisme operasional desa, dan membangkitkan potensi desa.
“Saat ini ada 158 desa di Banten masuk kategori desa tertinggal. Kita fokus (mengentaskan-red) desa tertinggal itu,” pungkasnya. (Fauzan D/RBG)
