SERANG – Protes Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, dan masyarakat Kabupaten Pandeglang membuahkan hasil. Bantuan keuangan (bankeu) Pemprov Banten tahun anggaran 2019 yang semula diusulkan Rp40 miliar akhirnya ditambah.
Dalam Perda APBD 2019 yang disahkan DPRD Banten kemarin, pos anggaran bankeu untuk delapan kabupaten kota bertambah Rp45 miliar menjadi Rp365 miliar (lihat info grafis).
Usai rapat paripurna Pengesahan Raperda APBD 2019 Provinsi Banten menjadi perda, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, pos anggaran bankeu untuk delapan kabupaten kota sudah ideal. “Bankeu untuk kabupaten kota tetap sama, hanya saja ada perhatian lebih pada Kabupaten Serang, Lebak, dan Pandeglang. Tapi, itu untuk rumah sakit dan infrastruktur jalan dan jembatan. Jadi, semuanya sama saja dapatnya rata-rata Rp40 miliar,” kata Wahidin kepada wartawan, Kamis (22/11).
Terkait protes sejumlah kepala daerah yang mengusulkan bankeu rata-rata di atas Rp60 miliar, Wahidin mengaku sah-sah saja bupati dan walikota mengusulkan sebanyak-banyaknya. Namun, faktanya kemampuan anggaran provinsi hanya Rp365 miliar. “Dananya hanya segitu, ya kita bagi-bagi saja. Kan bankeu bukan kewajiban mutlak. Provinsi memprioritaskan urusan wajib yang jadi kewenangan provinsi, kita selesaikan pembangunan jalan dan sekolah dulu yang jadi kewenangan Pemprov,” tegas Gubernur yang akrab disapa WH.
Ia pun menambahkan, postur APBD 2019 sudah sangat bagus dan sudah seimbang. “Pendapatannya tinggi, belanjanya juga tinggi, jadi sudah seimbang,” tutur WH.
Ia pun menyampaikan terima kasih kepada DPRD Banten atas kerja sama yang baik dalam pembahasan APBD 2019. WH berharap, setelah disahkan DPRD Banten, perda tersebut nantinya benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ingin dicapai bersama dalam setiap pembahasan. “Beberapa perubahan pada sejumlah pos anggaran sebaiknya diartikan sebagai upaya Pemprov Banten dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dari segala komponen pendukung. Baik itu melalui peningkatan kualitas infrastruktur, biaya pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan menekan angka pengangguran hingga mewujudkan Banten sebagai daerah peradaban budaya, religius, dan ber-akhlaqul karimah. Intinya pelayanan terhadap masyarakat, dan ini amanah yang harus dijalankan dengan baik oleh kita semua,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Adpem) Mahdani mengatakan, penambahan bankeu untuk tiga daerah dikhususkan untuk pos pembangunan tertentu. “Anggaran tambahan Kabupaten Serang untuk RSUD, Kabupaten Pandeglang untuk pembangunan Jalan Sumur-Ujung Jaya, dan Kabupaten Lebak untuk pembangunan jembatan gantung, jadi khusus untuk itu makanya ditambah,” katanya.
Mahdani mengingatkan, kabupaten kota harus tetap fokus mengelola bankeu tahun anggaran 2018 sebab saat ini sudah masuk triwulan keempat. “Bukan hanya menyerap anggarannya, tapi juga melaporkan penggunaannya tepat waktu. Jangan hanya minta bankeu yang besar, tapi pelaporannya terlambat,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan menilai, persoalan bankeu bukan hanya soal besaran bantuan, tapi soal koordinasi. “Melihat adanya protes dari semua daerah, itu mencerminkan kurang harmonisnya Pemprov dan kabupaten kota. Harusnya Pak Gubernur mengundang bupati dan walikota sebelum mengusulkan alokasi bankeu sehingga pembangunan di Banten tampak suatu kesatuan. Sebab, pencapaian target RPJMD juga bergantung pembangunan yang ada di kabupaten kota,” ungkapnya.
Fitron menambahkan, Pemprov Banten saat ini terkesan seperti tetangga kabupaten kota. Memang bankeu bukan kewajiban mutlak, tetapi langkah koordinasi sangat penting. “Kabupaten kota itu seperti anak yang sudah berumah tangga bagi provinsi, jadi tak bisa diatur seenaknya. Pemprov Banten harus dialog, jangan menunggu diprotes baru ditambah anggaranya,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten Budi Prajogo dalam penyampaian Raperda APBD 2019 mengungkapkan, terdapat beberapa perubahan pada sejumlah alokasi anggaran, di antaranya karena adanya kenaikan bankeu untuk kabupaten kota yang semula total keseluruhanya Rp320 miliar menjadi Rp365 miliar. “Untuk bantuan keuangan yang naik, Kabupaten Lebak Rp55 miliar, Pandeglang Rp50 miliar, Kabupaten Serang Rp60 miliar. Sementara, lima kabupaten kota lainnya slotnya rata masing-masing Rp40 miliar,” ujarnya.
Budi melanjutkan, struktur tahun anggaran 2019 mencapai Rp12,15 triliun. Terdiri atas, pendapatan daerah 2019 ditergatkan Rp11,83 triliun. Pendapatan daerah diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp7,34 triliun. Itu berasal dari pajak daerah Rp6,96 triliun yang terhimpun dari dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air pemukaan dan pajak rokok.
Kemudian retribusi daerah yang ditargetkan sebesar Rp18,5 miliar. Itu berasal dari retribusi pelayanan kesehatan, pendidikan, pemakaian kekayaan daerah, pelayanan kepelabuhan, penjualan produksi usaha daerah, izin trayek, izin perikanan dan retribusi izin pempekerjakan tenaga kerja asing.
Adapun untuk anggaran belanja sebesar Rp12,15 triliun. Terdiri atas belanja tidak langsung senilai Rp7,6 triliun untuk belanja pegawai Rp2,21 triliun sebagai penunjang aktivitas aparatur pemerintahan, belanja hibah Rp2,31 triliun, belanja bantuan sosial Rp105,9 miliar, dan belanja tak terduga Rp55,43 miliar. Belanja bagi hasil kepada pemerintah daerah/desa dan parpol dengan total anggaran Rp432,69 miliar. “Anggaran belanja langsung sebesar Rp4,5 triliun. Terdiri atas, belanja pegawai Rp55,43 miliar, belanja barang dan jasa Rp2,77 triliun dan belanja modal Rp1,69 triliun. Dari struktur tersebut mengalami defisit Rp326 miliar akan ditutup melalui pembiayaan neto yang bersumber dari sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun anggaran 2018,” ungkap Budi. (Deni S/RBG)
