RANGKASBITUNG – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Lebak berharap upah minimum kabupaten (UMK) 2020 tidak naik. Jika UMK dipaksakan dinaikan maka dikhawatirkan akan membuat investor batal berinvestasi di Lebak.
Pantauan di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lebak, Dewan Pengupahan melakukan rapat pra pembahasan UMK Lebak 2020. Tampak hadir Wakil Ketua Apindo Lebak Ace Sumirsa Ali, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Lebak Mas Yogi Rochmat, Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Lebak Mukhtar, dan sejumlah pengurus serikat buruh di Lebak.
Wakil Ketua Apindo Lebak Ace Sumirsa Ali menyatakan, Bupati Iti Octavia Jayabaya dan Wakil Bupati Ade Sumardi gencar melakukan sosialisasi dan promosi investasi kepada pengusaha lokal, nasional, dan internasional. Salah satu jualan dari Bupati Lebak, yaitu upah murah dan kondisi daerah yang aman dan kondusif. Untuk itu, dia ingin agar UMK 2020 di Lebak tidak naik. Hal itu untuk menarik investor masuk ke Lebak.
“Situasi dan kondisi ekonomi harus menjadi perhatian dari rekan-rekan buruh dan masyarakat. Kita tidak bisa begitu saja menaikkan UMK tanpa melihat kemampuan dari perusahaan,” kata Ace kepada wartawan, Rabu (16/10).
Dijelaskannya, investor nasional dan internasional sudah mulai melirik Lebak. Bahkan, industri sudah tumbuh di wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan industri Serang Timur, yakni di Citeras dan sekitarnya. Dari data Disnakertrans Lebak, jumlah perusahaan besar yang berdiri di Lebak sebanyak 31 perusahaan, perusahaan dengan kategori sedang sebanyak 21 perusahaan, dan perusahaan skala kecil sebanyak 159 perusahaan.
“TIdak semua perusahaan mampu membayar upah sesuai UMK. Tahun ini, UMK Lebak Rp2.498.068. Kami harap, UMK Lebak enggak naik tahun depan. Tetap saja dengan UMK 2019, karena jika dinaikkan saya khawatir tidak ada perusahaan yang mampu bayar dan akhirnya mereka kabur keluar daerah,” paparnya.
Namun demikian, Apindo akan siap berdialog dengan serikat buruh dan Disnakertrans untuk membahas UMK 2019. Harapannya, buruh tidak memaksakan kehendaknya, karena jika mereka tetap ingin naik maka risikonya akan memengaruhi iklim investasi di Lebak.
“Prinsipnya kami ingin menjaga investor tetap berinvestasi di Lebak. Mereka harus diberikan kepastian agar aman dan nyaman ketika melaksanakan operasi perusahaan,” jelasnya.
Ketua KSPSI Lebak Mas Yogi Rochmat menyatakan, belum ada pembicaraan tentang kenaikan UMK pada rapat Dewan Pengupahan di Disnakertrans Lebak. Jika mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan maka Dewan Pengupahan harus mempertimbangan inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi (LPE). Inflasi di Lebak rata-rata kurang lebih 3,5 persen, sedangkan LPE-nya mencapai 5 persen lebih.
“Jadi, kita usulkan kenaikan UMK 2019 di atas 10 persen, sehingga buruh yang bekerja di perusahaan dapat hidup layak dan sejahtera,” ujarnya.
Mantan Wakil Ketua DPRD Lebak 2014 – 2019 ini berharap, perusahaan yang beroperasi di Lebak dapat memenuhi tuntutan para buruh. Jika kenaikannya di bawah 10 persen maka akan merugikan para buruh.
“Harus naik sesuai dengan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,” tegasnya.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Lebak Mukhtar menyatakan, rapat dewan pengupahan belum menghasilkan keputusan apa-apa. Rencananya, dewan pengupahan yang terdiri dari Apindo, serikat buruh, dan disnakertrans akan kembali melaksanakan rapat pada akhir Oktober 2019.
“Iya, tadi hanya rapat pra pembahasan UMK 2020. Belum ada keputusan apa-apa terkait UMK tahun depan,” katanya. (Mastur)
