SERANG – Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten tahun ini mendapatkan anggaran sebesar Rp2 miliar. Anggaran itu dianggap terlalu kecil lantaran KI bertugas tidak hanya menyelesaikan sengketa informasi di tingkat provinsi, tapi juga di delapan kabupaten kota. Hal itu terungkap saat lima anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten periode 2019-2023, melaporkan kinerja tahun 2019 ke pimpinan DPRD Banten, Kamis (30/1).
Menurut Ketua KI Banten Hilman, anggaran itu untuk semua kebutuhan selama satu tahun, mulai dari honor komisioner, staf, kesekretariatan, hingga operasional. “Tentu saja anggaran itu tidak cukup untuk kami melakukan sosialisasi hingga ke tingkat desa, padahal sengketa informasi tidak hanya terjadi di tingkat provinsi dan kabupaten kota, melainkan marak terjadi di pemerintahan desa kelurahan,” kata Hilman kepada wartawan usai melaporkan kinerja 2019.
Sesuai amanat UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, lanjut Hilman, KI Banten wajib menindaklanjuti sengketa informasi yang dilaporkan masyarakat. “Kami memang baru dilantik pada akhir Desember 2019, tetapi sudah ada 54 sengketa informasi yang harus kami selesaikan lantaran belum tuntas pada periode KI sebelumnya,” ungkapnya.
Hingga akhir Januari 2020, dari 54 sengketa informasi yang belum terselesaikan di 2019, baru enam kasus yang telah diproses KI Banten periode sebelumnya. “Untuk pengaduan baru di 2020, belum ada yang masuk. Jadi, kami fokus menyelesaikan pengaduan tahun lalu,” katanya.
Berdasarkan data yang masuk ke KI Banten dalam dua tahun terakhir, kasus sengketa informasi justru didominasi pemerintahan di tingkat desa. Ini mendorong KI Banten untuk melakukan sosialisasi masif di 1.551 desa kelurahan se-Banten agar pemerintahan desa juga memahami keterbukaan informasi.
“Tapi, masalahnya, kami tidak memiliki cukup anggaran untuk melakukan sosialisasi hingga ke tingkat desa. Idealnya anggaran KI dalam satu tahun mencapai empat hingga lima miliar rupiah,” ujar Hilman.
Ia berharap, DPRD Banten memberikan dukungan anggaran agar KI Banten bisa optimal mendorong keterbukaan informasi di Banten.
“Kami minta bantuan Ketua DPRD Banten agar dalam APBD Perubahan 2020, KI Banten mendapatkan tambahan anggaran,” harapnya.
Kasi Kelembagaan dan Kemitraan Media Diskominfo Banten Kusma Supriatna membenarkan bila anggaran KI Banten di 2020 hanya Rp2 miliar. “Diskominfo mengusulkan anggaran KI dalam APBD Banten 2020 sebesar Rp5 miliar, tetapi hanya disetujui DPRD sebesar Rp2 miliar,” katanya.
Kusma menambahkan, kendati anggaran KI diusulkan oleh Diskominfo Banten, itu tidak mengurangi independensi KI. “KI Banten tetap menjadi lembaga independen yang menjadi mitra pemerintah dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Banten,” ungkapnya.
Menanggapi aspirasi KI Banten, Ketua DPRD Banten Andra Soni mengaku siap mengalokasikan anggaran tambahan dalam APBD Perubahan 2020. “Kita akan evaluasi dulu kinerja KI selama 2019 sehingga nanti alokasi anggaran KI disesuaikan dengan capaian kinerjanya,” ungkapnya.
Pada prinsipnya, lanjut Andra, DPRD sangat mendukung kinerja KI untuk mewujudkan Banten yang informatif. “Harapan masyarakat untuk bisa mengakses informasi seluas-luasnya di badan publik harus terus diupayakan sehingga kerja-kerja pemerintah dapat diketahui dan dirasakan manfaatnya,” ujar Andra. (Deni S)
