SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Komisi V DPRD Provinsi Banten meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Koordinasi itu dilakukan untuk melakukan komunikasi kembali kepada perusahaan yang telah mengumumkan hal tersebut guna mencari jalan keluar atau solusi terbaik untuk menghindari PHK.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Yeremia Mendrofa mengatakan, mungkin ada hal yang perlu didiskusikan bersama. “Sehingga menjadikan PHK sebagai alternatif terakhir apabila tidak ada jalan keluar,” ujar Yeremia, Kamis 12 Januari 2023.

Pihaknya mengaku sangat prihatin dengan hal itu. Apalagi saat ini, Pemprov Banten sedang giat untuk meningkatkan lapangan pekerjaan di Provinsi Banten.
“Baik dalam hal terus meningkatkan investasi di Banten, terus menjaga kondisivitas perekonomian dan pemerintahan di Provinsi Banten,” tuturnya.
Di sisi lain, politikus PDIP ini mengatakan, dalam situasi ekonomi global, saat ini juga telah memasuki tahapan resesi. Untuk itu, harus ada persiapan dari dalam negeri. “Keadaan ini rupanya sudah masuk ke Provinsi Banten,” ujar Yeremia.