SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten diminta untuk meningkatkan perolehan Pendapat Asli Daerah (PAD) dan membenahi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Catatan itu disampaikan oleh Fraksi Gerindra DPRD Banten. Mengingat, realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp 11,20 triliun atau 97,93 persen dari target sebesar Rp 11,44 triliun.
Sementara, untuk capaian PAD pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp 8,20 triliun atau 97,84 persen dari target sebesar Rp 8,38 triliun.
“Kita tidak menginginkan kehadiran BUMD justru menjadi beban APBD. Perlu diingat bahwa tingkat pendapatan dan realisasi belanja APBD, muara akhirnya adalah dampaknya terhadap kualitas kehidupan dan kesejahteraan rakyat Banten” ucap Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Banten, Ade Hidayat.
Menanggapi hal itu, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, mengaku akan menindaklanjutinya bersama OPD terkait.
“Kita memang memerlukan langkah-langkah yang lebih kuat untuk intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pendapatan untuk kita kembangkan yang memungkinkan itu memberi persentasi yang lebih dari keadaan sebelumnya, dan itu juga merupakan tugas bersama kita dengan DPRD,” kata Al.
Al mengaku, pihaknya tengah mencari sumber pendapatan baru yang dapat menggenjot PAD Pemprov Banten. Salah satunya adalah menaikkan tarif air baku.
“Walaupun sudah ada, ekstensifikasi akan kita lakukan karena eksplorasi sumber-sumber baru seperti air baku permukaan. Nanti kita akan sesuaikan tarifnya guna mendapatkan pendapatan tambahan,” ungkapnya.
Pihaknya juga tengah mengkaji kewenangan baru pengelolaan 12 mil laut yang kini sudah bisa dilakukan Pemprov Banten.
“Kita menguatkan langkah-langkah dalam rangka badan usaha daerah. Meskipun mungkin tidak besar tapi kita sudah mengupayakan untuk menuju peningkatan pendapatan,” katanya.
Al pun mengklaim bahwa beberapa BUMD milik Pemprov Banten sudah berkontribusi dalam menekan laju inflasi daerah.
Pihaknya pun komitmen akan terus menguatkan BUMD agar bisa berkontribusi dalam menyumbang PAD dan pembangunan di Banten.
“Peningkatan PAD itu tidak selalu berbicara tentang uang masuk ke pemangku kepentingan, tapi juga berbicara tentang peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Jika di suatu daerah ada peningkatan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat berkat pembangunan maupun program, itu sudah menjadi pendapatan buat kita,” pungkasnya. (*)
Reporter: Yusuf Permana
Editor: Agus Priwandono
