PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Anggota Komisi DPR RI Rizki Natakusumah mendukung daerah otonomi baru (DOB) Cibaliung dan Cilangkahan.Hal itu terungkap saat Rizki menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) tentang penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak di Pendopo Pandeglang, Jumat, 15 September 2023.
FGD itu digelar dalam rangka menyusun draft Rancangan Undang-Undang Kabupaten Pandeglang dan Undang-Undang Kabupaten Lebak.
RUU itu akan dibahas di DPR RI. Setelah disetujui dan disahkan menjadi Undang- Undang nantinya bisa menjadi dasar hukum pembentukan DOB Cibaliung dan Cilangkahan.
Menurut Anggota DPR RI Dapil Banten I, Rizki Natakusumah mengatakan,
FGD ini untuk menyerap aspirasi dari semua stakeholder. Di antaranya, unsur akademisi, pelaku usaha, Pemkab Pandeglang, dan lain-lain.”Kita ingin melihat bagaimana aspirasi masyarakat di daerah itu betul – betul sinkron dengan apa yang dibuat yaitu pembentukan Undang – Undang ini. Kita juga ingin mengembalikan prinsip dari otonomi daerah,” katanya di Pendopo Pandeglang, Jumat, 15 September 2023.
Menurut Rizki, dahulu otonomi daerah begitu digaungkan sehingga banyak daerah melakukan pemekaran dan membentuk DOB. Termasuk Provinsi Banten yang dimekarkan dari Provinsi Jawa Barat.
“Pembentukan DOB ini, yang dulu digaungkan sekarang ada dalam kandang (moratorium). Nah ini yang akan kita bahas secara bersama,” katanya.
Rizki menegaskan, setiap kali reses banyak sekali menerima masukan – masukan disampaikan kepada perwakilan DPR RI. Termasuk harapan pembentukan DOB Cibaliung dan Cilangkahan.
“Bagaimana nanti Pandeglang dan juga Lebak, bisa benar-benar menjadi kabupaten yang maju, tetapi benar – benar tetap memelihara budayanya. Secara luas wilayah memang layak dilakukan pemekaran karena luas sekali dengan jumlah penduduk dua kabupaten ini sekira 2,6 juta jiwa,” katanya.
Dia berharap Undang-undang ini nantinya berguna bagi masyarakat Pandeglang dan juga Lebak.
“Jangan sampai ada prinsip karena ada kepentingan yang lebih strategis, yang lebih tinggi tapi hajat hidup masyarakat di kampung-kampung di daerah diabaikan,” katanya.
Reporter : Purnama Irawan
Editor : Merwanda
