CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Cilegon, Muhamad Nasir, menilai wacana pelimpahan pengelolaan Jalan Lingkar Selatan (JLS) ke pemerintah pusat tidak menjamin kondisi jalan tersebut menjadi lebih baik.
“Apakah ada jaminan jika dikelola pusat langsung glowing? Kan tidak juga,” kata Nasir saat ditemui di Ruang Fraksi Golkar DPRD Cilegon, Senin (28/4).
Menurut Nasir, JLS sejak awal dibangun dengan semangat kolektif antara pemerintah daerah dan industri setempat, bukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi, melainkan sebagai solusi mengurai kemacetan di pusat kota.
“Secara politis, JLS itu dibangun untuk kepentingan masyarakat. Jadi bukan soal ekonomi saja, tetapi aspek sosialnya juga besar,” tegasnya.
Nasir mengingatkan, sebelumnya di era Wali Kota Heldy Agustian juga pernah ada wacana pelimpahan JLS ke pusat. Namun, Partai Golkar tetap konsisten bahwa aset ini harus dipertahankan sebagai milik Pemerintah Kota Cilegon.
“Tinggal pinter-pinternya pemerintah daerah membangun komunikasi, baik dengan provinsi maupun pusat. Tidak harus diserahkan,” katanya.
Dia menambahkan, pelimpahan JLS ke pusat belum tentu menjadi solusi perbaikan. Nasir bahkan menyoroti kondisi jalan nasional di kawasan Cilegon-Merak yang dinilainya banyak mengalami kerusakan.
“Kalau lihat jalan nasional di Jawa mungkin bagus, tapi coba lihat Cilegon-Merak, banyak yang acak-acakan. Jadi tidak ada jaminan dikelola pusat langsung lebih bagus,” ujarnya.
Ia menyarankan agar pengelolaan JLS tetap dilakukan Pemkot Cilegon dengan memperkuat kolaborasi bersama provinsi dan industri untuk pembiayaan perawatan.
“Ini waktunya kolaborasi. JLS bukan hanya penting untuk Cilegon, tapi juga menunjang mobilitas nasional, apalagi saat Lebaran dan arus industri,” tutup Nasir.
Editor: Bayu Mulyana
