LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID – Tambang bukan lagi urusan korporasi besar. Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantoro membuka peluang besar bagi koperasi desa untuk masuk ke sektor tambang dan mineral. Rencana revolusioner ini diumumkan langsung saat peluncuran operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Plaza Lebak, Jumat 13 September 2025.
Ferry menyatakan, koperasi akan diizinkan mengelola tambang secara legal setelah peraturan pemerintah yang relevan diterbitkan dalam waktu dekat.
“Kita masih nunggu peraturan pemerintah. Kementerian Koperasi akan mendorong koperasi boleh mengelola tambang dan mineral,” kata Ferry saat berada di Lebak.
Langkah ini menandai babak baru dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, sekaligus menjadi strategi distribusi kekayaan yang lebih berkeadilan, dengan desa sebagai pusat kekuatan ekonomi.
Kabupaten Lebak menjadi sorotan utama dalam program ini. Saat ini terdapat 344 Kopdes Merah Putih di wilayah tersebut. Menkop meminta Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) menjadikan Lebak sebagai daerah percontohan.
“Kami minta LPDB menjadikan Kabupaten Lebak sebagai percontohan pengembangan koperasi desa Merah Putih,” ujar Ferry.
Ferry juga memberikan apresiasi khusus kepada Kopdes Girimukti yang dipimpin Asep Kurnia, karena berhasil memulai koperasi dari dana pribadi tanpa bergantung pada bantuan pemerintah.
“Kami akan membalas perjuangan Kang Asep dengan menetapkan Lebak sebagai prioritas pengembangan koperasi desa,” tambahnya.
Meski mengelola sektor tambang, Ferry menegaskan bahwa koperasi harus tetap berada dalam koridor prinsip dasar: demokratis, gotong royong, dan berpihak pada masyarakat desa.
Kementerian Koperasi menargetkan bahwa pengelolaan tambang oleh koperasi bukan hanya sebagai sumber pendapatan, tapi juga menjadi strategi pemerataan ekonomi nasional. Jika berhasil, model tambang koperasi desa akan direplikasi ke berbagai daerah di Indonesia.
“Koperasi Merah Putih diharapkan jadi percontohan nasional, bukan hanya menguatkan ekonomi desa, tapi juga membangun pemerataan kesejahteraan secara nyata,” tutupnya.
Editor : Merwanda
