SERANG,RADARBANTEN.CO.ID-Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas meminta agar Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang sudah berdiri di Kabupaten Serang agar segera bisa beroperasi.
Pasalnya, saat ini mereka sudah memiliki badan hukum dan juga telah mendapatkan pelatihan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang.
Najib Hamas mengatakan, pemerintah daerah memiliki komitmen agar KDMP di Kabupaten Serang bisa berkembang dengan baik sehingga menjadi pusat ekonomi baru di desa-desa.
Agar hal tersebut bisa segera terwujud, tentunya harus dimotori oleh semangat para pengurus untuk menjalankan KDMP.
“Jadi intinya adalah pemerintah Kabupaten Serang memiliki komitmen yang jelas bahwa koperasi Merah Putih di seluruh desa ini serentak diharapkan dan memulai aktivitasnya,” katanya, saat ditemui di ruang kerjanya usai melakukan audiensi dengan Forum Koperasi Kecamatan Ciruas, Selasa 23 September 2025.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Diskoumperindag Kabupaten Serang dan Forum Koperasi Kecamatan Ciruas, kendala yang dialami oleh para pengurus ialah persoalan harus memiliki kantor atau grai fisik yang dimiliki baik melalui mekanisme sewa, membangun sendiri maupun menempati bangunan milik desa.
“Ini sangat penting karena barang-barang yang akan dijual itu disimpan di gedung tersebut. Makanya harus ada ruangan. Tadi ketua forum mendapat arahan dari Pak Kadis ya, bahwa ini bisa dimulai dari garasi ya atau tempat-tempat lain yang aman untuk menaruh barang,” ujarnya.
Untuk itu, ia meminta kepada para pengurus agar mencari alternatif-alternatif tempat yang bisa ditempati dan aman, tanpa harus menunggu membangun sehingga Kopdes bisa segera beroperasi.
“Masyarakat ini menunggu pelayanan secara terus-menerus dari koperasi Merah Putih. Salah satunya adalah pengadaan sembako, gas dan yang lainnya. Yang selama ini sering dikeluhkan harganya yang tidak stabil,” ujarnya.
Najib mengatakan, keberadaan KDMP diyakini mampu membuat perputaran ekonomi di tengah masyarakat. Untuk itu ia menargetkan di tahun 2026 nanti setengah KDMP dari 326 desa bisa beroperasi.
“Tentunya bertahap dan tidak bisa sekaligus. Karena ini menjadi bagian dari pergerakan ekonomi di masyarakat,” pungkasnya.
Reporter: Ahmad Rizal Ramdhani
Editor: AGung S Pambudi
