SERANG,RADARBANTEN.CO.ID – Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, menyebut perlindungan bangunan cagar budaya di Kota Serang secara regulasi sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang jelas.
DPRD bersama Pemkot Serang telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur larangan pembongkaran bangunan bersejarah, kewajiban pemeliharaan, hingga sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Perlindungan bangunan cagar budaya awalnya mengemuka atas permintaan dari tokoh masyarakat, H Embay Mulya Syarief.
Menurut Muji, dalam Perda tersebut telah ditegaskan bangunan atau situs bersejarah tidak boleh dibongkar dan wajib dirawat.
Jika dilakukan alih fungsi, misalnya menjadi tempat usaha, maka keaslian bentuk serta nilai sejarahnya harus tetap dijaga.
“Perda-nya sudah ada. Di dalamnya jelas diatur bahwa bangunan atau situs bersejarah tidak boleh dibongkar dan harus dipelihara. Kalau pun dialihfungsikan, misalnya menjadi tempat usaha, keaslian dan nilai sejarahnya wajib dijaga,” ujar Muji, Senin 23 Februari 2026.
Namun demikian, ia mengungkapkan hingga saat ini belum ada Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai aturan turunan dari Perda tersebut. Padahal, keberadaan Perwal dinilai krusial untuk mengatur teknis pelaksanaan di lapangan.
Muji menjelaskan, Perda bersifat norma umum sehingga membutuhkan aturan teknis agar dapat diimplementasikan secara efektif.
Tanpa Perwal, pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran pelestarian cagar budaya akan sulit dilakukan.
“Perda itu sifatnya norma umum. Supaya bisa dijalankan secara efektif, perlu aturan teknis dalam bentuk Perwal. Tanpa itu, pengawasan dan penindakan akan sulit dilakukan,” katanya.
Reporter: Nahrul Muhilmi
Editor: Agung S Pambudi
