SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Ribuan sekolah di Provinsi Banten batal mendapatkan program perbaikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2026. Penyebabnya bukan karena kekurangan anggaran, melainkan persoalan ketidakakuratan data.
Kemendikdasmen menerima usulan perbaikan sekitar 2.000 satuan pendidikan dari Banten. Namun setelah dilakukan verifikasi, hanya sekitar 1.100 sekolah yang dinyatakan layak menerima bantuan dana revitalisasi.
“Di Banten itu sudah mengusulkan sekitar 2.000 satuan pendidikan untuk tahun 2026. Namun berdasarkan hasil verifikasi data, baru sekitar 1.100 yang layak,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah, Eko Susanto, dalam Konsolidasi Daerah Pendidikan Dasar dan Menengah yang digelar BPMP Banten di Hotel Aston Serang, Rabu, 25 Februari 2026.
Menurut Eko, permasalahan utama terletak pada pengisian Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang tidak akurat. Ia menyebut sekitar 50 persen data usulan bermasalah, terutama pada jenjang PAUD.
Beberapa sekolah yang kondisinya masih baik dilaporkan rusak, sementara ada pula sekolah rusak yang tidak dilaporkan sesuai kondisi sebenarnya. Ketidaksesuaian tersebut membuat sistem verifikasi otomatis menolak usulan.
“Kalau memang rusak, katakan rusak. Jangan yang baik dikatakan rusak. Data harus menggambarkan kondisi sekolah yang sebenarnya,” tegasnya.
Padahal, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp14 triliun dalam APBN 2026 untuk program revitalisasi sekolah secara nasional. Dana tersebut akan dikucurkan langsung ke rekening satuan pendidikan yang telah terverifikasi.
Skema ini berbeda dengan mekanisme hibah sebelumnya, karena dana disalurkan langsung ke sekolah agar proses perbaikan lebih cepat tanpa melalui birokrasi panjang di tingkat daerah.
“Revitalisasi ini menjadi salah satu program prioritas Presiden untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan di Indonesia,” ujar Eko.
Namun, tanpa data yang valid, anggaran tersebut tidak dapat dicairkan. Ia menegaskan, kementerian tidak menetapkan kuota khusus per provinsi, melainkan berdasarkan kelayakan dan validitas usulan yang masuk.
Secara nasional, terdapat sekitar 1,2 juta ruang kelas dalam kondisi rusak sedang hingga berat. Pemerintah menargetkan perbaikan sekitar 60.000 sekolah per tahun.
Kegagalan administrasi di Banten dinilai menjadi kerugian tersendiri, karena peluang untuk memaksimalkan program revitalisasi berkurang akibat persoalan validitas data.
Kemendikdasmen pun mengingatkan pemerintah daerah dan satuan pendidikan agar lebih cermat dan jujur dalam pengisian Dapodik, sehingga bantuan pusat dapat tersalurkan tepat sasaran.
Reporter: Yusuf Permana Editor: Aas Arbi
