Saat baru belajar jadi wartawan, selain diajari 5W+1H, saya juga diajari mencari angle. Mencari sisi menarik dari sebuah peristiwa. Tidak harus pe­ristiwa besar. Kadang justru yang kecil, yang unik, yang menggelitik, yang kontroversial, itu yang menarik perhatian pembaca. 

Ada satu pelajaran yang sampai se­karang masih saya ingat ketika diminta turun ke lapangan. “Jangan menulis yang biasa. Pembaca sudah bosan. Cari yang tidak biasa.” 

Pelajaran itu sebenarnya sudah lama dikenal dalam dunia jurnalistik. Tokoh yang sering dikaitkan dengan ungkapan tersebut adalah Charles A. Dana, editor surat kabar Amerika Serikat abad ke-19.

Ia pernah mengatakan: “Jika seekor an­jing menggigit manusia, itu bukan berita, karena hal itu sering terjadi. Tetapi jika seorang manusia menggigit anjing, itu baru berita.”

Kalimat sederhana. Tapi sampai hari ini masih relevan untuk menje­las­kan apa itu nilai berita. Dalam dunia jurnalistik, sesuatu yang tidak biasa memang selalu lebih menarik perhatian dibanding hal yang sudah dianggap normal. Lalu diberi contoh lain. Pencurian motor di parkiran pasar, biasa. Tapi kalau pencurian motor terjadi di parkiran kantor po­lisi, itu menarik.

Dan sekarang, saya menemukan berita yang rasanya masuk kategori itu.

Sebanyak 8.180 kendaraan dinas pe­merintah ternyata menunggak pajak. Jumlah itu bagian dari total se­kitar dua jutaan kendaraan penung­gak pajak di Banten. Angka itu di­ung­kap Kepala Bapenda Banten Raden Berly Rizki Natakusumah.

Kepala Bapenda yang belum genap setahun menjabat itu bahkan sedang menyiapkan aturan khusus bagi ASN yang menunggak pajak kendaraan.

Pernyataannya saya kutip dari ra­dar­banten.co.id. “ASN merupakan wajib pajak. Jadi kedisiplinan mem­bayar pajak itu bagian yang tidak terpisahkan. Kita ingin ASN juga mem­beri teladan kepada masyarakat.”

Kalimatnya bagus. Ideal. Dan me­mang seharusnya begitu. Makanya, ketika mendengar ada 8.000 lebih ken­daraan dinas pemerintah yang justru menunggak pajak, saya sempat berhenti sebentar. Lucu juga sih. Se­lama ini pemerintah begitu sema­ngat mengajak rakyat membayar pajak kendaraan tepat waktu. Ada bill­board besar di pinggir jalan. Ada slogan: “Pajak Anda untuk pem­ba­ngu­nan.” “Bayarlah pajak tepat waktu.” “Pajak untuk membangun jalan.”

Petugas juga sekarang makin aktif. Datang ke rumah-rumah. Mendatangi parkiran kantor. Bahkan parkiran mal. Tidak hanya itu. Masih ada ra­zia kendaraan penunggak pajak. Semua demi meningkatkan kepa­tuhan wajib pajak.

Lalu pemerintah juga sudah mem­beri kebijakan besar berupa pe­mutihan pajak. Tunggakan tahun-ta­hun sebelumnya dihapus. Tinggal bayar pajak tahun berjalan.

Kebijakan yang menurut saya cukup membantu masyarakat.

Karena kita tahu, tidak semua pe­nunggak pajak itu bandel. Ada yang me­mang sedang susah. Ada yang usahanya turun. Ada yang lebih dulu me­mikirkan biaya sekolah anak dibanding bayar pajak kendaraan.

Tapi kendaraan dinas pemerintah? Nah, ini yang menarik. Uangnya ada. Yang dipakai juga bukan uang pri­badi. Kenapa bisa menunggak? Dan kenapa jumlahnya bisa sampai ribuan? Delapan ribu kendaraan bukan angka kecil.

Ini bukan satu dua kendaraan yang lupa dibayar. Ini sudah terlihat seperti per­soalan tata kelola.

Kalau di perusahaan swasta, tung­gakan seperti itu pasti langsung ter­­catat sebagai kewajiban. Masuk pem­bukuan. Masuk evaluasi. Akan ada pertanyaan. Akan ada audit. Akan ada yang diminta menjelaskan. Kalau di pemerintahan, saya tidak ta­hu persis bagaimana mekanis­me­nya. Tapi logikanya sederhana. Kalau lembaga pemerintah masih memiliki ribuan kendaraan dinas yang menunggak pajak, tentu ada sesuatu yang perlu dibenahi terlebih dahulu di dalam.

Karena rasa-rasanya akan lebih nya­man memasang slogan “jadilah wajib pajak yang taat” ketika ken­da­raan pemerintahnya sendiri sudah lebih dulu tertib.

Apalagi Kepala Bapenda sendiri sudah menyampaikan bahwa ASN harus menjadi teladan. Dan memang be­gitu seharusnya. Sebab keteladanan selalu lebih kuat daripada sekadar imbauan.

Orang mungkin bisa lupa isi bill­board. Tapi publik tidak mudah lupa pada ironi.

Dan seperti pelajaran lama di dunia jur­nalistik, yang sering kali paling me­narik bukan peristiwa besarnya, melainkan letak kejanggalannya. Karena berita tentang tunggakan 8.000 kendaraan dinas ini sebenarnya bukan sekadar berita pajak. Ini angle tentang ironi. Tentang kontras antara imbauan dan kenyataan.

Tentang pemerintah yang me­ngingat­kan rakyat untuk taat, tapi di saat yang sama masih punya pe­kerjaan rumah di halaman kantornya sendiri.

Dan publik biasanya sangat peka terhadap hal-hal seperti itu. Sebab rakyat tidak selalu menuntut peme­rintah sempurna. Tapi rakyat selalu ber­harap pemerintah memberi contoh lebih dulu. (Mashudi)