Tanggal 31 Maret, Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan edaran. Ditujukan untuk pemerintah daerah. Isinya tentang WFH untuk ASN. Tentu dengan segala ketentuan pengawasan. ASN cukup kerja dari rumah. Mobilitasnya dikurangi. Tujuannya untuk menghemat BBM. Edaran itu berlaku dua bulan. Mulai 1 April 2026.
Kemarin, setelah selesai rapat bulanan. Saya menyempatkan diri keluar kantor. Sengaja ingin melihat area parkiran. Tidak banyak. Hanya di beberapa kantor dinas.
Bukan satu dua. Puluhan mobil terparkir. Parkiran penuh. Bahkan ada yang meluber. Terpaksa diparkir di luar pagar.
Saya tidak langsung bicara kebijakan. Saya berhitung dulu. Di Banten ada sembilan pemerintah daerah. Satu provinsi. Empat kabupaten. Empat kota.
Setiap pemerintah daerah memiliki sekira 30 sampai 40 dinas. badan, dan kantor. Kita sebut saja dinas. Biar lebih gampang. Saya ambil rata-rata 35.
Artinya, ada sekira 315 dinas. Terbayang berapa jumlah pejabatnya. Mulai kepala dinas. Sekretaris. Kepala bagian, dan kepala seksi. Kalau di setiap dinas ada minimal 20 mobil yang parkir setiap hari, maka ada sekitar 6.300 mobil masuk setiap hari. Itu baru dari dinas.
Saya lanjutkan sedikit. Di Provinsi Banten ada sekira 155 kecamatan. Kalau di setiap kecamatan hanya ada 5 mobil—camat dan beberapa pejabatnya—maka ada sekira 775 mobil lagi bergerak setiap hari.
Saya lanjutkan hitungannya. Kalau satu mobil menghabiskan lima liter BBM untuk berangkat dan pulang, maka dari 6.300 mobil saja sudah ada sekira 31.500 liter BBM habis setiap hari. Ditambah kecamatan, 775 mobil berarti sekira 3.875 liter BBM lagi. Dan itu belum termasuk sekolah. Sebagian besar, kemungkinan besar, adalah BBM subsidi.
Saya coba masuk ke sektor lain. Pendidikan. Ini yang tadi saya sebut sekolah.
Jumlah sekolah tidak sedikit. MTs, 1.094. Madrasah Aliyah, 477. SMK, 732. SMA, 618. SMP, 1.629. Totalnya 4.550 sekolah. Saya ambil hitungan yang sederhana saja. Tidak dilebihkan. Kalau satu sekolah hanya ada satu orang yang membawa mobil setiap hari, maka ada sekira 4.550 mobil bergerak setiap pagi ke sekolah.
Kalau masing-masing menghabiskan lima liter BBM, itu berarti lebih dari 20 ribu liter BBM lagi setiap hari. Atau kalau mau diterjemahkan, lebih dari dua ratus juta rupiah dibakar…setiap pagi. Dari sekolah saja. Belum unit lain yang tidak pernah kita hitung.
Lalu kita bicara efisiensi. WFH seminggu sekali. Imbauan jalan kaki. Naik sepeda. Terlihat serius. Terdengar bijak. Alasannya bisa hemat BBM sekaligus sehat.
Tapi saya bertanya pelan. Apakah ini menyentuh masalah utama?
Atau hanya membuat kita merasa sudah melakukan sesuatu? Parkiran penuh mobil itu bukan asumsi. Itu fakta. Terlihat setiap hari.
Kemarin, untuk meyakinkan lagi apa yang saya lihat. Sekira jam dua siang. Saya minta beberapa wartawan Radar Banten untuk melihat langsung area parkiran kantor dinas. Di Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang. Juga KP3B. Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Di halaman dinas-dinas penuh dengan mobil yang terparkir. Juga di area parkir khusus sekretariat daerah. Tapi, tidak pernah menjadi pusat perhatian.
Saat merespons edaran Mendagri, daerah mikirnya cepat. WFH dilaksanakan. ASN yang tidak WFH, suruh jalan kaki atau naik sepeda. Tanpa BBM sampai ke kantor. Memang praktis. Tapi tidak realistis.
Mengatur ASN ke kantor dengan jalan kaki. Atau naik angkutan umum yang belum cukup tersedia. Padahal yang perlu dikurangi adalah mobilnya.
Bayangkan kalau semua benar-benar berjalan kaki atau bersepeda, mungkin yang sampai kantor bukan langsung bekerja, tapi mencari kursi dulu. Untuk istirahat.
Keringat belum kering. Napas belum stabil. Pekerjaan sudah menunggu.
Kantor berubah fungsi. Dari tempat kerja, menjadi tempat pemulihan. Ini kalau jujur jalan kaki atau naik sepeda.
Tapi biasanya, banyak yang panjang akal. Memang jalan kaki masuk kantor. Terlihat tidak bawa mobil. Tapi mereka hanya parkir sedikit lebih jauh. Hanya pindah parkir. Bukan berubah. Hanya bergeser.
Padahal, solusinya sederhana, yang biasa membawa mobil, beralih ke motor. ASN. Non ASN. Pejabat. Staf. Semua sama.
Motor sudah ada. Tidak perlu beli. Tidak perlu anggaran baru. Tidak perlu menyiapkan bus untuk ASN. Tidak perlu menyiapkan selter untuk bus. Tidak perlu menyiapkan area parkir sekitar selter. Yang dibutuhkan hanya satu. Keberanian. Berani membuat kebijakan yang berbeda. Keberanian untuk menyentuh kebiasaan.
Keberanian untuk tidak sekadar terlihat bekerja. Karena efisiensi yang tidak menyentuh akar masalah, hanya akan menjadi kebijakan yang terasa sibuk, tapi tidak benar-benar menghemat. Dan mungkin, kita tidak kekurangan ide. Kita hanya terlalu lama menunda keberanian. Dan pada akhirnya, ini bukan soal kendaraan. Ini soal kebiasaan yang terlalu lama kita anggap wajar. Kita tidak benar-benar kekurangan anggaran. Kita juga tidak kekurangan program. Kita hanya jarang berhenti, untuk bertanya jujur pada diri sendiri—apakah yang kita lakukan ini benar-benar menyelesaikan masalah, atau hanya membuat kita terlihat sedang bekerja.
Kalau mau efisien BBM yang paripurna. Realistis. Semua ASN. Termasuk PPPK. Pejabat. Nonpejabat. Tidak bawa mobil ke kantor. Semua naik motor. WFH juga dijalankan. Untuk transformasi teknologi. Bukan untuk hemat BBM. Lengkap. BBM hemat banyak. Mulai dari Banten. Menasional. Presiden instruksikan. Mobil parkir di rumah. Ke kantor naik motor. (Mashudi)
