KOTA TANGSEL, RADARBANTEN.CO.ID – Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Pilar Saga Ichsan, menyoroti pentingnya evaluasi mekanisme pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) dan dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Medan.
Ditemui di Puspemkot Tangsel, Kamis, 2 Juli 2026, Pilar mengatakan salah satu persoalan yang banyak disampaikan para kepala daerah adalah panjangnya proses rotasi, mutasi, dan promosi jabatan ASN yang harus melalui persetujuan pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menurutnya, kebutuhan pengisian jabatan di daerah kerap bersifat mendesak demi menjaga kualitas pelayanan publik.
“Kami menyampaikan bahwa dalam melakukan rotasi, mutasi, maupun promosi jabatan harus melalui proses yang panjang ke BKN karena persetujuannya berada di pusat. Sementara kebutuhan pengisian jabatan tersebut sangat mendesak. Ini yang memang mungkin perlu ada evaluasi bersama,” katanya.
Selain persoalan ASN, Pilar juga menyoroti pentingnya dana transfer dari pemerintah pusat bagi daerah.
Menurutnya, meskipun Kota Tangsel memiliki tingkat kemandirian fiskal yang cukup baik, dukungan dana transfer tetap dibutuhkan untuk menopang berbagai program pembangunan.
“Ini perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat. Walaupun Tangerang Selatan termasuk kota yang mandiri, dana transfer dari pusat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program-program pembangunan di Tangerang Selatan,” ungkapnya.
Ia berharap aspirasi yang disampaikan para kepala daerah dalam Rakernas APEKSI dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat sehingga berbagai persoalan yang dihadapi daerah dapat segera dicarikan solusi.
“Mudah-mudahan masukan-masukan dari daerah ini bisa menjadi evaluasi bersama dan ada tindak lanjut untuk setiap persoalan, sehingga roda pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik,” ujar Pilar.
Selain membahas tata kelola pemerintahan, Rakernas APEKSI juga menyoroti isu ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan hidup.
Pilar menilai kedua isu tersebut membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Ini merupakan langkah strategis dari APEKSI untuk menyinergikan program-program pembangunan di bidang ketahanan pangan dan penanganan isu lingkungan hidup yang saat ini dihadapi, termasuk persoalan sampah, kerusakan hutan, dan lain sebagainya,” tandasnya.*
Editor : Krisna Widi Aria
