CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – RSUD Kota Cilegon mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp6 miliar pada Perubahan APBD (APBD-P) 2026. Dana tersebut diprioritaskan untuk revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pengadaan obat-obatan, serta pemenuhan kebutuhan laboratorium.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Kota Cilegon, Ratu Robiatul Alawiyah, usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kota Cilegon di ruang rapat Komisi II DPRD Kota Cilegon, Senin, 7 Juli 2026.
Ratu mengatakan, berdasarkan proyeksi kebutuhan hingga semester II 2026, terdapat sejumlah kebutuhan yang harus segera dipenuhi agar pelayanan rumah sakit tetap berjalan optimal.
“Ada beberapa kebutuhan yang kami usulkan, salah satunya revitalisasi IPAL. Kemudian kebutuhan obat-obatan dan laboratorium. Total anggaran yang kami ajukan kurang lebih sekitar Rp6 miliar dan rencananya akan diusulkan pada APBD Perubahan sekitar Agustus nanti,” ujarnya.
Ia memastikan, meski masih menunggu pembahasan anggaran, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Kami tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan fasilitas yang ada. Kami memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia dan tidak akan mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon, Fauzi Desviandy, mengatakan usulan tambahan anggaran tersebut akan menjadi perhatian DPRD saat pembahasan APBD Perubahan.
Menurutnya, sebagian besar anggaran yang diajukan memang dialokasikan untuk revitalisasi IPAL dan pengadaan obat-obatan.
“Yang paling besar memang untuk IPAL dan obat. Dari penjelasan RSUD, instalasi pengolahan limbah itu sejak rumah sakit berdiri belum pernah direvitalisasi. Selama ini hanya dilakukan penggantian alat untuk kebutuhan perawatan rutin,” ujarnya.
Fauzi menilai revitalisasi IPAL penting dilakukan agar pengelolaan limbah medis tetap memenuhi standar pelayanan kesehatan. Di sisi lain, ketersediaan obat harus dipastikan agar tidak mengganggu pelayanan kepada pasien.
“Jangan sampai masyarakat datang berobat, tetapi obatnya kosong. Ini yang akan kami perjuangkan dan bantu dalam pembahasan anggaran,” tegasnya.
Selain persoalan anggaran, Komisi II DPRD Kota Cilegon juga menyoroti kualitas pelayanan RSUD Kota Cilegon. Menurut Fauzi, berdasarkan masukan langsung dari masyarakat, pelayanan rumah sakit dinilai sudah cukup baik.
Meski demikian, ia meminta manajemen RSUD turut memperhatikan berbagai ulasan masyarakat di platform digital yang masih memuat sejumlah keluhan.
“Kalau kami bertanya langsung kepada masyarakat, banyak yang menyampaikan pelayanan sudah cukup baik. Namun, jika melihat ulasan di Google Review, hasilnya masih berbanding terbalik. Ini tentu harus menjadi bahan evaluasi agar pelayanan rumah sakit semakin optimal,” pungkasnya.*
Editor : Krisna Widi Aria
