SERANG – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Zaid Elhabib mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten harus selektif dalam memilih pejabat pengelola informasi. Hal tersebut diungkapkan Zaid saat menghadiri acara Penganugrahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Banten di Pendopo Gubernur KP3B, Selasa (22/12/2015).

Menurutnya, keterbukaan informasi berdampak pada akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. “Keterbukaan informasi mempunyai peran penting dalam pembentukan karakter masyarakat. Keterbukaan informasi bukan hanya persoalan hak masyarakat, tapi juga membentuk kondisi masyarakat. Jika pemerintah tidak transparan, bisa membuat masyarakat pasif. Itu buruk untuk perkembangan Provinsi Banten,” ujarnya.

Banten sendiri merupakan provinsi ke lima yang mempunyai lembaga keterbukaan informasi. Hal ini diharapkan bisa mendorong pemerintah untuk terbuka kepada masyarakat. “Dalam menetapkan informasi yang diterkecualikan pun harus sedikit,” kata Zaid.

Sementara itu, menurut perwakilan Komisi Informasi Pusat, Yahnu Setiawan, dengan bersikap terbuka, pemerintah telah ikut serta memberantas tindakan korupsi. Karena dengan sikap terbuka semua elemen bisa bersama-sama mengawal pemerintahan. “Untuk memberantas korupsi, tidak perlu berteriak-teriak. Cukup bersikap terbuka dan menjunjung tinggi keterbukaan,” ujarnya. (Bayu)